Home Parenting KPAI Beberkan 9 Masalah PPDB Sistem Zonasi

KPAI Beberkan 9 Masalah PPDB Sistem Zonasi

112

Majalahayah.com, Jakarta – Upaya pemerataan kualitas pendidikan dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sampaikan hasil analisis permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi selama dua tahun terakhir.

Retno Listyarti sebagai Komisioner Pendidikan KPAI katakan bahwa ada 9 permasalahan dalam PPDB Sistem Zonasi. 

Ia katakan yang pertama ialah penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan. “Hal ini membuat anak tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan sekolah negeri, kita ambil contoh yang di Kab Bogor, kondisi penduduk yang padat tetapi tidak ada sekolah negeri satu pun,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu, (19/6/2019).

Kedua, ialah adanya permasalahan terdapat calon siswa yang tidak terakomodasi sehingga tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Sementara, ia katakan ada sekolah yang kekurangan siswa karena letaknya jauh dari pemukiman penduduk.

Selanjutnya yang saat ini sedang membeludak di beberapa daerah ialah orangtua yang rela mengantre hingga menginap disekolah tujuan.

“Ada yang mengantre dari dini hari hingga menginap, di SMAN 1 Depok ada yang sampai lompat jendela, padahal kebijakan PPDBnya zonasi dan system online, siswa di zona terdekat dengan sekolah pasti diterima. Meski dapat nomor antrean 1, tetapi domisili jauh dari sekolah maka peluangnya sangat kecil untuk diterima,” jelas Retno.

Faktor minimnya sosialisasi pun menjadi salah satu faktor permasalahan. Retno menilai calon peserta didik dan orangtua tak mendapatkan sosialisasi yang utuh sehingga menimbulkan kebingungan.

“Sosialisasi harusnya terstruktur, sistematis dan massif,” imbuhnya.

Kesiapan Infrastruktur pun demikian, Retno tuturkan dibeberapa daerah masih terjadi server yang anjlok dan jaringan bermasalah.

Tak hanya itu, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi pun Retno tambahkan kurang melibatkan kelurahan sehingga di PPDB 2019 seharusnya titik tolak zonasi itu dari kelurahan bukan sekolah.

“Soal petunjuk teknis yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat dan membuat terkadang petugas penerimaan pendaftaran juga kurang paham,” sambungnya.

Terakhir, faktor tidak merata sekolah negeri di setiap kecamatan hal ini membuat salah satu sekolah negeri membentuk sistem jumlah kelas dengan 2 Shift yaitu kelas pagi dan siang.

“Hal ini perlu diapresiasi, namun ada masalah bahwa kedepannya sekolah swasta di daerah tersebut kekurangan perseta didik. Maka ketika tidak dipikirkan maka sekolah akan tutup,” 

“Padahal saat pemprov DKI pada tahun 2016 sudah berencana untuk membeli sekolah-sekolah swasta yang dalam tanda kutip minim siswa baru lebih baik dibeli dengan APBD agar mastoritas anak Jakarta bisa mengakses sekolah negeri secara gratis,” tambahnya.

“Namun, pada saat itu banyak sekolah swasta yang tidak ingin menjualnya, dan saat kondisinya seperti ini dan tidak ada murid mereka harus bagaimana?,” Tukasnya.