KontraS Rilis 9 Pekerjaan Rumah Panglima TNI yang Baru

KontraS Rilis 9 Pekerjaan Rumah Panglima TNI yang Baru

54
SHARE
Marsekal Hadi Tjahjanto, merupakan perwira tinggi TNI AU. (Foto: Twitter/TNIAU)

Majalahayah.com, Jakarta – Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun sembilan catatan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Institusi TNI. Catatan ini diharapkan bisa dikerjakan secara maksimal oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

1) Kultur kekerasan yang masih kuat

Calon panglima TNI yang baru harus mampu merubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan, menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip prinsip hak asasi manusia. Hal ini menjadi Penting mengingat kultur kekerasan yang merupakan cerminan militeristik seolah tidak bisa dilepaskan dari wajah TNI hingga hari ini dan masih menjadi momok bagi kehidupan Sipil.

Sepanjang 2016 s/d 2017 misalnya, KontraS mencatat sedikitnya telah terjadi 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang 
melibatkan anggota TNI, dan mengakibatkan 15 orang tewas, 124 orang luka-luka, 63 orang sempat mengalami penangkapan sewenang-wenang, dan 61 orang lainnya mengalami kerugian lainnya akibatperistiwa tersebut.

Penganiayaan warga Sipil menjadi bentuk pelanggaran paling sering terjadi dengan 65 peristiwa, diikuti dengan intimidasi dan ancaman dengan 38 peristiwa, dan berbagai bentuk keterlibatan tentara dalam arena bisnis dengan jumlah 42 kasus dan/ peristiwa sepanjang periode tersebut. Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur adalah 3 provinsi terdepan yang mencatat praktik kekerasan masih dilakukan oleh aparat TNI.

2) Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme

Menjadi penting bagi calon Panglima TNI yang baru untuk meninjau dan mengevaluasi ulang pelibatan TNI secara langsung dalam RUU Terorisme, karena berpotensi menabrak supremasi sipil, membuka ruang militer masuk ranah penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia.

Terorisme adalah “tindak pidana” yang harus diatasi dengan pendekatan hukum yang selama ini terbukti mampu mengurai jejaring terorisme dan mencegah puluhan rencana aksi terorisme. Keterlibatan TNI akan memperlemah akseptabilitas dan akuntabilitas kinerja pemberantasan terorisme, karena TNI tidak tunduk dan bukan aktor dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Tidak ada hak uji (habeas corpus) atas tindakan paksa yang dilakukan oleh TNI. Jika ini terjadi akan membahayakan demokrasi. HAM, dan profesionalitas TNI itu sendiri. KontraS mencatat, melalui UU TNI sebenarnya TNI telah memainkan banyak peran untuk terlibat pada serangkaian operasi melumpuhkan teroris.

3) Mekanisme Peradilan Militer;

Calon Panglima TNI yang baru juga harus mendorong revisi UU No. 31/ 1997 tentang Peradilan Militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

Pengadilan militer masih menjadi celah bagi TNI untuk tidak tunduk pada supremasi sipil dan menjadi cara untuk melegitimasi impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk sejumlah kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

Misalkan dalam penanangan kasus kematian, aktivis lingkungan Jopie Perangin-Angin dan penghilangan paksa warga sipil bernama Dedek Khairudin yang masih hilang hingga kini.

Mekanisme Peradilan Militer yang diatur di dalam UU No. 31/1997 masih belum bisa memberikan vonis setimpal, yang berkorelasi dengan menurunnya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit TNI Dalam kasus kematian Jopie Perangin-Angin.

Baca juga :   Walhi Tuntut PT Freeport dan Pemerintah Indonesia Untuk Perbaiki Lingkungan Alam Papua

Pelaku yang berpangkat Praka divonis 2 tahun, begitu pula 8 anggota Marinir yang menculik Dedek Khairudin hanya divonis 1 tahun 5 bulan. Kasus-kasus tersebut adalah gambaran wajah impunitas militer masih terus terjadi.

4) Netralitas TNI Dalam Politik;

Tolak ukur keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru juga berkaitan dengan netralitas TNI dalam kepentingan politik, hal ini menjadi tugas utama bagi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019, termasuk untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

Penting untuk diingat, bahwa desakan untuk mengembalikan TNI ke gelanggang politik tidak hanya hadir dalam wacana hak politik untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, namun menjadi senyawa diskursus dalam beberapa proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan guna memperbesar ruang bagi kewenangan TNI dalam ranah Sipil.

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, revisi UU pemilihan umum, hingga penerbitan nota kerja sama yang pada akhirnya justru memangkas kewenangan presiden sebagai simbol supermasi sipil dalam proses perlihatan TNI dalam ranah sipil di Indonesia.

5) TNI Dalam Ranah Sipil

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru juga harus menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Iahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia serta mengevaluasi secara menyeluruh operasi yang berkaitan dengan militer.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah, MoU TNI dengan Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah yang sama sekali tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai institusi pertahanan negara.

Disisi lain, hadirnya sejumlah MoU yang dilakukan bersama dengan Kementrian serta Lembaga tersebut juga memberikan kemudahan bagi TNI, untuk kembali berkecimpung kembali dalam ranah sipil tanpa melalui persetujuan Presiden dan DPR RI dalam konteks Operasi Militer Sebelum Perang (OMSP). Maka, tidak heran kerap dijumpai banyak anggota TNI yang kini justru beralih profesi mengurusi masalah pertanian.

Meskipun ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting dalam Kebijakan Pertahanan Negara, namun tidak serta merta membenarkan pelibatan TNI dalam sektor pertanian.

6) Bisnis Militer dan Sengketa Lahan

Calon Panglima TNI yang baru juga harus memastikan bahwa, anggotanya tidak terlibat dalam berbagai praktik bisnis guna menjamin profesionalisme institusi TNI. Meski pada tahun 2004 hingga 2009, sesuai dengan amanat UU TNI Pasal 34 dan 47.

Institusi ini mulai merestrukturisasi bisnis yang dimilikinya, untuk diserahkankan ke bawah pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kemhan.

Saat ini yang terjadi adalah anggota TNI tidak terlibat secara langsung dalam bisnis legal, namun menjabat sebagai komisioner perusahaan pemerintah dan perusahaan pertahanan yang strategis.

Selain itu, salah satu pola bisnis yang dilakukan TNI saat ini adalah penyediaan jasa keamanan bagi perusahaan yang bergerak dalam bergagai sektor.

Dalam sejumlah kasus, KontraS menemukan adanya anggota TNI yang memberikan jaminan keamanan bagi perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, hingga perampasan lahan masyarakat oleh perusahaan di Nabire, Papua.

Baca juga :   Minta Ahok Diberhentikan, Pimpinan DPR Kirim Surat ke Jokowi

Berdasarkan catatan KontraS, sedikiditnya 42 Persitiwa kekerasan dalam konteks bisnis dan sengketa lahan terjadi sepanjang 2016 hingga 2017.

7) TNI Di Wilayah Konflik

Calon Panglima TNI yang baru harus melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan pendekatan keamanan di wilayah konflik, seperti di Papua dan Poso, Sulawesi Tengah.

Penggunaan pendekatan keamanan di Papua selama ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan konflik, akibatnya, konflik Papua justru terus langgeng dan kian mengakar dengan pelaku yang terus beregenerasi dari tahun ke tahun.

Penyelesaian masalah Papua yang seharusnya dilakukan dengan cara dialog, justru kerap berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI.

Hal serupa juga terjadi dalam situasi di Poso hari ini, di mana TNI dan Badan Intelijen Strategi (BAIS, unit intelijen yang bertanggung jawab secara penuh kepada Panglima TNI) masih terlibat aktif dalam Operasi Tinombala untuk melumpuhkan kelompok teror di Gunung Biru, Poso, Sulawesi Tengah.

Belajar dari operasi kontra terorisme di Poso, pelibatan militer dalam Operasi Tinombala sejak 2005 tidak berjalan efektif. Militer yang diterjunkan justru berbisnis, mencetak sawah dan tak pernah ada evaluasi yang dilakukan terkait operasi ini.

8) Harmonisasi antara Lembaga

Salah satu hal lainya yang juga menjadi pekerjaan rumah calon Panglima TNI yang baru, yaitu merajut kembali harmonlsasi antara institusi TNI dengan berbagai institusi/lembaga lainnya.

Sebagaimana diketahui Panglima TNI sebelumnya juga pernah memantik konflik terbuka dengan Menteri Pertahanan, ketika melakukan rapat kerja di DPR yang sempat diliput oleh media melalui pernyataan dan sikapnya terkait masalah anggaran.

Pernyataan dan Sikap itu, menciptakan hubungan yang tidak konstruktif antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang akan mempengaruhi sektor pertahanan. Sementara itu, isu pengadaan 5000 senjata api juga turut meperuncing ketegangan antara TNI dan Institusi Polri dan BIN beberapa Waktu yang lalu.

Sehingga ke depan, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto harus membangun pola hubungan, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga negara lain terkait.

Komitmen HAM dan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, berkaitan dengan komitmen HAM dan pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Panglima TNI ke depan seharusnya bisa memberikan terobosan seperti mengeluarkan dokumen hasil Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat untuk peristiwa Mei 98, maupun TSS (Trisakti Semanggi I Semanggi II), dan tidak mengangkat sosok TNI yang bermasalah dalam pelanggaran HAM untuk diberikan promosi jabatan.

Salah satu contoh yang terjadi, diangkatnya Mayjen TNI Hartomo sebagai Kepala BAIS TNI beberapa waktu lalu yang merupakan terduga pelaku pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Hal ini juga mengingat bahwa kepercayaan terhadap institusi TNI juga berkaitan dengan keputusan-keputusan di lingkungan TNI yang tidak melukai perasaan keadilan korban pelanggaran HAM.