KontraS Harap Panglima TNI Baru Prioritaskan Revisi UU Peradilan Militer

KontraS Harap Panglima TNI Baru Prioritaskan Revisi UU Peradilan Militer

56
SHARE
M. Ananto Setiawan selalu Staf Biro Riset KontraS, di kantor KontraS Jln Kramat, Jakarta, Kamis (7/12/2017).. (Foto: MA/Rizky Kusumo)

Majalahayah.com, Jakarta – Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) melihat revisi UU Peradilan Militer harus menjadi perhatian bagi calon Penglima TNI baru. Karena bagi KontraS, selama ini peradilan militer tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sipil.

“Kemudian juga ada soal peradilan militer yang sampai saat ini UU Peradilan Militer masih belum berhasil direvisi bahakan juga mengakitakan rasa ketidak adillan bagi korban yang dilakukan oleh TNI,” jelas M. Ananto Setiawan selalu Staf Biro Riset KontraS, di kantor KontraS Jln Kramat, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

KontraS juga menyayangkan Komisi 1 DPR tidak mempertanyakan hal tersebut, saat fit and proper tes calon Panglima TNI. Padahal, hal ini akan menunjukan keberpihakan pimpinan TNI kepada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Baca juga :   Usulan Kebijakan Tunggal Pengadaan Senjata, Panglima: Tanya Menkopolhukam Donk

“Justru itu kami melihat kasus kekerasan ini hampir terjadi setiap hari yang melibatkan anggota TNI, tapi ini luput dari proses uji kelayakan di DPR bahkan calon panglima TNI sendiri tidak mencoba untuk berbicara masalah tersebut, bagiamana memgembalikan TNI kedalam reformasi, di mana TNI harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia,” jelasnya kemudian.

Sepanjang 2016 sampai dengan 2017 misalnya, KontraS mencatat sedikitnya telah terjadi 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI, mengakibatkan 15 orang tewas, 124 orang luka-luka, 63 orang sempat mengalami penangkapan sewenang-wenang, dan 61 orang lainnya mengalami kerugian lainnya akibat peristiwa tersebut.

Baca juga :   Waketum Gerindra Minta Pernyataan Panglima TNI Terkait Impor Senjata Ilegal Ditindaklanjuti

Penganiayaan warga Sipil menjadi bentuk pelanggaran paling sering terjadi dengan 65 peristiwa, diikuti dengan intimidasi dan ancaman dengan 38 peristiwa, dan berbagai bentuk keterlibatan tentara dalam arena bisnis dengan jumlah 42 kasus dan atau peristiwa sepanjang periode tersebut. Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur adalah 3 provinsi terdepan yang mencatat praktik kekerasan masih dilakukan oleh aparat TNI.