Home Kabar Komnas HAM Berikan 6 Rekomendasi Terkait RUU Penyadapan

Komnas HAM Berikan 6 Rekomendasi Terkait RUU Penyadapan

29

Majalahayah.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan 6 rekomendasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang kini tengah dibahas di DPR. Rekomendasi itu dimaksudkan agar muatan RUU tersebut sesuai dengan prinsip HAM.

“Pertama dan utama adalah penyadapan itu sendiri pada prinsipnya bertentang prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konvenan dan UU 39 Tahun 1999,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah Mengutip dari Okezone, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Namun, kata Hairansyah, dalam konteks pelaksanaan penyadapan, tentu dimungkinkan dilakukan proses lebih lanjut dalam UU, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Ia menjelaskan, semua di lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, mulai dari BIN, BNN, kepolisian, kejaksaan, dan KPK, termasuk KY yang berkaitan dengan etik. Namun, UU Penyadapan sendiri secara tunggal belum dibuat. Karena itu, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak DPR RI agar mencermati kembali RUU Penyadapan.

“Dari beberapa diskusi yang kita sudah lakukan, misalkan menyangkut istilah penyadapan tentu ini lebih dilihat lagi dan digali lagi. Karena istilah ini tidak hanya istilah hukum, tentu ada aspek lain di dalamnya,” ujar Hairansyah.

Selanjutnya, Komnas HAM menyarankan lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan penyadapan memiliki pengaturan waktu untuk melakukan tindakan itu secara jelas dan spesifik.

“Soal selanjutnya adalah terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Ini juga menjadi persoalan dalam konteks implementasi kalau kemudian tidak dilakukan profesional dan berintegritas,” ucapnya.

“Kemudian yang keempat adalah penayangan atau penyampaian hasil dari penyadapan itu sendiri dalam beberapa kesempatan dilakukan secara tertutup, tapi kemudian bagaimana implementasinya kalau dilakukan terbuka dan kemudian menjadi informasi umum,” kata Hairansyah.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga berharap adanya perlindungan bagi privasi sebagai suatu hak fundamental sebagi mekanisme pemulihan yang efektif. Karena untuk meminimalisir upaya komplain dan pemulihan jika terbukti penyadapan pada seseorang tidak benar melakukan tindakan pidana.

“Kemudian terakhir adalah soal pengawasan, ini menjadi bagian penting kalau di UU ini dilaporkan ke presiden,bagaimana posisi presiden sebagai eksekutif dan di sisi lain juga ada yudikatif, dalam hal ini MA. Selain soal bentuk pengawasan, lembaga pengawasan juga bagian penting,” tuturnya.