Natalius Pigai
Foto : Natalius Pigai (baju biru), Komisioner Komnas HAM. (Majalahayah.com/YSF)

Majalahayah.com, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai membantah melakukan intervensi atas kasus hukum yang sedang berjalan. Hal ini sendiri merupakan bantahan atas permintaan mediasi dugaan kasus kriminalisasi ulama.

“Kami tegaskan bahwa Komnas HAM sangat menghormati proses penegakan hukum di kepolisian, apalagi kepolisian juga sangat kooperatif dan kami sudah lalukan pertemuan, kurang lebih 4 kali termasuk pertemuan langsung dengan pak Kapolri, kemudian dengan para penyidik Polri maupun polda metro Jaya,” tegasnya melalui pers rilis kepada Majalahayah.com, Minggu (11/6/2017).

“Sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian kami sangat memahami proses sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) sehingga Komnas HAM tidak sama sekali bermaksud untuk intervensi proses penegakan hukum yg sedang berjalan,” tambahnya.

Natalius sendiri menyatakan bahwa pertimbangan lembaganya selalu bedasarkan HAM. Hal itu baginya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Hasil penyelidikan Komnas HAM akan mendorong proses hukum yang berbasis HAM, untuk itu Komnas HAM juga akan menyampaikan pertimbangan hukum HAM di pengadilan (Amicus curiae) sesuai dengan amanat UU 39 tahun 1999 tentang HAM,” ungkapnya.

Namun, dirinya juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan atas kondisi yang berkembang. Hal ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.

“Meskipun demikian kami juga minta Pemerintah dalam hal ini Presiden mencari solusi komprehensif atasi kegaduan nasional karena mengganggu integritas sosial, integritas nasional dan juga pembangunan Nawacita. Penyelesaian kegaduan ini harus melalui dialog yang melibatkan pemimpin struktural, kultural maupun mereka yg menjadi korban,” pungkasnya.

Komnas HAM sendiri melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (9/6). Pertemuan tersebut membahas dugaan kriminalisasi ulama dan pembubaran HTI.