Koalisi Teluk Jakarta Sebut Surat Djarot Soal Reklamasi Melawan Hukum, Ini Alasannya

Koalisi Teluk Jakarta Sebut Surat Djarot Soal Reklamasi Melawan Hukum, Ini Alasannya

84
SHARE
Reklamasi Teluk Jakarta

Majalahayah.com, Jakarta – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai surat Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat nomor 2054/-1.794.2 telah melawan hukum dan mencederai keadilan nelayan.

Surat tersebut disinyalir menjadi alasan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Pasalnya, koalisi meyakini banyak fakta-fakta lain yang ditutup-tutupi mulai dari dampak buruk lingkungan hidup hingga fakta hukum yang menjadi dasar untuk tidak melanjutkan reklamasi. Koalisi memiliki setidaknya enam alasan antara lain:

Pertama, Surat Menko Maritim No. S-78-001/02/MENKO/Maritim/X/2017 tidak relevan karena tiada kewenangan dari Menko Maritim untuk kemudian menyatakan bahwa reklamasi dapat berlanjut. Surat tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi dari Kemenko Kemaritiman sendiri di tahun 2016 yang mengatakan Reklamasi Pulau G dihentikan dan mengevaluasi reklamasi pulau lainnya.

“Selan itu, tidak adanya kajian ilimiah tehadap alasan dicabutnya moratorium reklamasi,” kata Ony Mahardika dari WALHI, dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Rabu (11/10/2017).

Pihaknya menilai selain dampak buruk lingkungan, juga akan akan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi dari nelayan dalam proyek reklamasi.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung No. 92/K/TUN/LH/2017 dikatakan tidak menghilangkan fakta bahwa masih ada proses pengadilan yang memeriksa gugatan nelayan dan organisasi lingkungan hidup terhadap Gubernur DKI Jakarta yang menerbitkan reklamasi.

Baca juga :   Ahli IPB Sebut Proyek Reklamasi Akan Sebabkan Sedimentasi Bertambah 50-60 CM

Setidaknya menurut koalisi ada tiga gugatan lingkungan hidup yang sedang berjalan antara nelayan dengan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Pulau F (SK Gubernur No. 2268/2015 dengan Putusan No. 14/G/LH/2016/PTUN-JKT), Pulau I (SK Gubernur No. 2269/2015 Putusan No. 15/G/LH/2016/PTUN.JKT) dan Pulau K (SK Gubernur No. 2485/2015 dan Putusan No. 13/G/2015/PTUN-JKT).

“Dari tiga gugatan tersebut menunjukkan bahwa proyek reklamasi adalah proyek bermasalah dan seharusnya dihentikan,” tegas Ony.

Ketiga, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda RTR KS Pantura menurut koalisi dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat. Koalisi mengatakan hanya ada satu kali Konsultasi Publik yang dilakukan setelah kajian dilakukan dengan undangan. Surat undangan, kata Ony, sampai ke peserta yang diundang kurang dari 24 jam sebelum kegiatan dan tanpa dilampirkan dokumen yang di bahas.

“Banyak substansi yang tidak dipertimbangkan dalam KLHS dari mulai berbagai kajian dampak buruk reklamasi, hingga khusus dampak buruk kepada perempuan nelayan yang berada di wilayah pesisir yang tidak menjadi pertimbangan,” terangnya.

Keempat, terkait dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 499/Menlhk/Setjen/Kum.9/9/2017 tertanggal 15 September 2017 dan No. 537/Menlhk/Setjen/Kum.9/10/2017, koalisi mengatakan kedua surat keputusan tersebut menunjukkan lemahnya kedudukan pemerintah di depan perusahaan pengembang.

Baca juga :   BNPB : Awas Gunung Agung, Status Dinaikkan dari Siaga ke Awas

“Sejak awal koalisi meminta adanya pencabutan Izin Lingkungan semua proyek reklamasi di Teluk Jakarta karena jelas banyak permasalahan, mulai tiadanya dasar hukum perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga pembuatan AMDAL yang diduga tidak partisipatif, tidak valid dan cacat subtansif karena bertentangan dengan tata ruang,” terang Ony.

Kelima, koalisi menganggap melanjutkan pembahasan Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K yang telah jadi adalah bertentangan dengan prinsip anti-korupsi. “Karena Raperda RTR KS dan Raperda RZWP3K diselimuti jual beli pasal dan kemudian menjadi dasar untuk pemulus reklamasi berjalan,” lanjut Ony.

Terlebih, terang dia, KLHS dari Raperda RZWP3K tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis dan KLHS sebelumnya yang telah dibuat diduga kuat tidak melalui proses yang benar dan hanya berisikan hasil-hasil rapat. KLHS pun dianggap tidak dapat menjadi pembenar proyek reklamasi.

Terakhir, koalisi mengatakan secara politis, Gubernur Djarot seharusnya menghormati Gubernur terpilih yang memiliki janji untuk menghentikan reklamasi.

“Jika Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K dipaksakan lanjut, DPRD hanya akan menambah masalah bagi pemerintah terbaru. Sehingga sudah seharusnya DPRD DKI Jakarta menolak permintaan dari Gubernur Djarot,” pungkasnya.