Home Uncategorized Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pembentukan Perppu Ormas Bahayakan Kehidupan Demokrasi & Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pembentukan Perppu Ormas Bahayakan Kehidupan Demokrasi & Hukum

131

Majalahayah.com, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan Perppu Ormas akan membahayakan kehidupan demokrasi dan hukum. Karena dengan Perppu tersebut pemerintah bisa menyasar organisasi manapun untuk dibubarkan.

“Karena Perppu Ormas dapat menyasar kelompok-kelompok orang masyarakat sipil apa saja karena pemerintah dapat sepihak membubarkan dengan berbagai alasan,” papar Koalisi Masyarakat Sipil melalui twiit dari akun @KontraS

Bagi mereka Pemerintah sebenarnya tak perlu membentuk Perppu Ormas karena pengaturan tentang Ormas sudah diatur dalam UU Ormas No. 17/2013. Selain itu dengan adanya UU Ormas tersebut pemerintah bisa membubarkan sebuah organisasi dengan mekanisme pengadilan.

“Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi pemerintah jika ingin membubarkan Ormas yang melanggar undang-undang,” jelas twitt selanjutnya.

Selain itu adanya sanksi pidana bagi para anggota ormas tersebut menjadi sorotan tersendiri. Karena dalam UU Ormas tidak yang ada hanyalah sanksi administratif bagi para anggota tersebut.

“Padahal, UU Ormas No. 17/2013 tidak ada aturan sanksi pidana, yang ada hanya sanksi administratif,” tegas twiit selanjutnya.

Karena itu Koalisi Masyarakat Sipil meminta Penghormatan pada prinsip due process of law karena sangat fundamental dan penting dalam pembubaran organisasi. “Hal itu untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan yang berpotensi menimpa organisasi-organisasi lain di masyarakat,” pungkas twitt tersebut.