Koalisi Arab Tolak Laporan Tahunan PBB Soal Korban Konflik Yaman

Koalisi Arab Tolak Laporan Tahunan PBB Soal Korban Konflik Yaman

35
SHARE
Menteri Pertahanan Arab Saudi, Mohammed bin Salman saat Deklarasikan Aliansi Militer Negara Islam. Sumber: saudigazette.com.sa

Majalahayah.com, Jakarta – Koalisi Arab untuk pemulihan legitimasi Pemerintahan di Yaman menyampaikan sikap penolakan atas laporan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak-anak korban konflik bersenjata.

Hal itu setelah Koalisi Arab menelaah laporan tahunan dari Sekretaris Jenderal PBB yang dikeluarkan pada hari Jumat, 6 Oktober 2017.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Koalisi Arab merupakan pihak-pihak dan negara-negara yang seharusnya mengambil tindakan dan langkah dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak.

“Pihak Koalisi menegaskan sikap penolakannya secara penuh atas informasi yang tidak akurat yang terdapat dalam laporan tersebut, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kredibilitas laporan PBB tersebut,” dimikian keterangan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Kamis (12/10/2017).

Koalisi juga menolak langkah yang telah dilakukan oleh PBB, dimana badan-badan yang berafliasi kepadanya disebut telah mendapatkan informasi yang tidak benar.

Baca juga :   Pemerintah Arab Saudi Cabut Pemblokir WhatsApp dan Skype

Koalisi Arab mensinyalir hal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan pemberontak Houthi dan pengikut mantan Presiden Ali Abdullah Saleh.

“Koalisi menegaskan komitmennya dalam mematuhi standar dan hukum internasional terkait perlindungan dan keamanan warga sipil, serta sangat berhati-hati agar tidak menyebabkan kerugian bagi warga sipil,” lanjut pernyataan itu.

Koalisi lalu menegaskan bahwa dampak negatif yang terjadi dari konflik ini adalah akibat dari perbuatan para pemberontak dan pasukan yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah melakukan kejahatan dengan cara-cara yang tidak bermoral dan tidak sesuai hukum yang berlaku.

“Mereka menggunakan para warga sipil-termasuk didalamnya anak-anak sebagai perisai hidup, serta mendorong anak-anak untuk ikut dalam barisan para pemberontak,” jelas Kedubes Arab Saudi.

Koalisi kemudian menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah komprehensif dan nyata dalam rangka melindungi warga sipil guna meminimalisir kerusakan sesuai dengan aturan hukum kemanusiaan Internasional.

Baca juga :   Ancam Korea Utara, Donald Trump Tuai Kritik Eropa

“Koalisi ingin kembali mengingatkan bahwa konflik di Yaman tidak mungkin terjadi seandainya tidak ada intervensi Iran di dalamnya, selain akibat tindakan pemberontak Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah,” tukas pihak Kedubes.

Lebih lanjut, Koalisi meminta PBB untuk mengklarifikasi kebohongan yang disampaikan dalam laporan tersebut dan mencabut daftar hitam dimaksud.

“Serta meminta seluruh badan-badan PBB untuk terus bekerjsama dengan negara-negara Koalisi dalam rangka meningkatkan perlindungan anak-anak dan keselamatan mereka. Dan menyatakan bahwa para pemberontak Houthi dan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh adalah pihak yang harus bertanggungiawab atas kejahatan terhadap anak-anak di Yaman,” pungkas Kedubes.