Majalahayah.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menginisiasi pelaksanaan Konferensi lnternasional Perlindungan HAM daiam lndustri Perikanan Indonesia. Konferensi ini digelar sebagai sumbangsih pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan dari praktik perdagangan manusia kepada dunia internasional.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, konferensi ini digelar untuk memastikan ada dalam industri perikanan Indonesia.
“Tentunya begini, KKP sesuai dengan yang telah kita lakukan menerbitkan peraturan menteri tentang perlindungan hak asasi manusia di bidang usaha industri perikanan baik tangkap, tambak maupun lainnya, jadi intinya kita bekerja sama dengan dunia internasional,” ucap Susi kepada wartawan di tengah konferensi yang digelar di kantor KKP, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Susi pun menyebut kasus perbudakan Benjina, Maluku, pada beberapa tahun silam sebagai contoh nyata dari adanya perbudakan atau perdagangan manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan adanya konferensi ini, lanjutnya, ia tidak ingin kasus perbudakan terjadi pada nelayan ataupun warga Indonesia yang menjadi kru kapal di lautan internasional.
“Kalau di Benjina itu kita membebaskan ¬†1.000 orang, ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, (mencapai) ratusan ribu,” ungkapnya.
“Jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini juga dikomplain, diakui dan dilegitimasi oleh dunia,” tambah pemilik maskapai Susi Air ini.
Berdasar kegiatan analisis dan evaluasi (AnEv) yang dilakukan KKP,  setidaknya telah ditemukan 168 kapal ikan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri melakukan tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa. Jumlah ini mencapai 14,8% dari jumlah keseluruhan kapal ikan dalam kategori yang sama, yaitu 1.132 kapal.
Konferensi ini, jelasnya, merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena industri kelautan dan perikanan sangat rentan akan praktik perbudakan serta perdagangan manusia.
“Jadi sebetulnya awerness terkait kemanusiaan atau hak-hak asasi seseorang ini penting di industri perikanan karena sangat rawan terhadap perbudakan dan perdagangan manusia,” jelasnya.
Sejauh ini, KKP telah menerbitkan tiga peraturan menteri (Permen) terkait dengan perlindungan HAM dari tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan. Ketiga aturan tersebut adalah Permen No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia di industri Perikanan; Permen No. 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan; dan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia di lndustri Perikanan.