KIP Sering Disalahgunakan, Kemendikbud Minta Semua Pihak Proaktif

KIP Sering Disalahgunakan, Kemendikbud Minta Semua Pihak Proaktif

61
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Terkait penyelahgunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dianggarkan dana oleh Pemerintah sebesar 9,344 triliun rupiah upaya diberikan kepada 17,9 anak Indonesia sampai saat ini belum terealisasikan secara maksimal. Hal ini dipaparkan oleh Nisa Felicia selaku Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) bahwa dana KIP dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ditelusuri penggunaannya jauh dari kebutuhan dunia pendidikan.

“Terkait penggunaan KJP kita sering tertawa saat masyarakat penggunaanya untuk karokean, dibelanjakan emas, sangat jauh sekali dari kebutuhan pendidikan. Jadi penggunaan KJP dan KIP ini bukan hanya di faktorkan dari masyarakat yang kekurangan secara ekonomi saja tapi pola berpikir masyarakat yang sudah semestinya kita ubah,” papar Nisa saat Diskusi Publik Pendidikan di Jakarta (12/03/2018).

Hal serupa turut dipaparkan oleh Heru Purnomo, selaku Guru di SMPN 106 Jakarta Timur, ia menyatakan keresahannya terhadap siswa yang mendapatkan KIP secara double.

Baca juga :   Pemerhati Pendidikan Nilai Full Day School Tidak Bisa Diterapkan Di Seluruh Daerah

“Pada tahun 2015 ada siswa berinisial JB, dengan mencantumkan nama yang sedikit berbeda hal tersebut menjadikan JB mendapatkan KIP sebanyak 4 rekening. Hal tersebut membuat saya heran, kok nama orang tuanya sama tapi anak ini bisa mendapatkan KIP sebanyak itu,” paparnya.

Tak hanya itu, Heru yang turut menjabat sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) didaerah rumahnya pada tahun 2018 lahir kembali kejanggalan dari KJP bahwa semakin hari banyak warga ingin menjadi miskin untuk mendapatkan KJP.

“Melihat pertumbuhan Jakarta yang semakin baik, artinya lapangan pekerjaan semaik meluas, yang awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, berarti seharusnya ada peningkatan dalam perekonomian tapi kenapa orang miskin malah semakin banyak saat adanya KJP ini,” tambahnya.

Dari pernyataan tersebut, Hamid Muhammad selaku Dirjen Dikdasmen Kemendikbud memaparkan bahwa dalam laporan dari sekolah-sekolah, lebih banyak siswa yang tidak berhak mendapatkan dana KIP tetapi mendapatkan dana tersebut, begitupula yang seharusnya mendapatkan dana KIP faktanya masih banyak yang tidak menerima dana tersebut.

Baca juga :   Dugaan Narkotika Pada Permen Jari, Hotman Tuding Adanya Persaingan Tidak Sehat Oleh Oknum Pesaing

Oleh karena itu Hamid menyatakan agar hal seperti itu tidak terjadi kembali, dan bagi pihak sekolah yang sudah melakukan survei bisa melakukan ke unit pelaporan di Layanan Informasi dan Pengaduan Kemendikbud melalui website ult.kemendikbud.go.id.

“Di website tersebut tinggal dicantumkan nama anak yang tidak berhak mendapatkan KIP bisa dicari namanya dan nomor KIP nya setelah itu diklik dan kalau ada siswa yang layak mendapatkan KIP namun belum terdaftar bisa dituliskan namanya tanpa mengisikan nomor KIP dan diklik sehingga siswa tersebut layak untuk mendapatkan KIP,” pungkasnya.