Foto : Ketua NSEAS, Muchtar Effendi Harahap, Saat Menjadi Pembicara dalam Diskusi Publik di DPP PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (majalahayah.com/yt)

Majalahayah.com, Jakarta – Melalui Perda nomor 2 tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2013 – 2017, terdapat sejumlah program yang akan dilakukan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program tersebut diantaranya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat.

Ketua Network for South East Asian StudiesĀ (NSEAS), Muchtar Effendy Harahap mengatakan, dalam perjalanannya Pemprov DKI saat ini memang melakukan pelaksanakan program yang ada. Namun, ia menilai pencapaian nyata target harus diteliti lebih lanjut.

“Capaian target dalam kuantitatif tentu saja masih perlu penelitian fakta lebih mendalam, sehingga perkumpulan data, fakta, dan angka sungguh-sungguh akurat dan valid,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Majalahayah.com, Rabu (22/3/2017).

Dirinya pun memaparkan soal penyerapan anggaran alokasi APBD. Menurutnya, ia menilai berdasarkan realitas obyektif akan hal ini.

Alokasi APBD dan Realisasi

Terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Muchtar menjelaskan pada tahun 2013 telah dialokasikan APBD sebesar Rp 57 miliar, dengan total penyerapan sebesar Rp 51 miliar atau 90,33 %. Menurutnya, angka capaian penyerapan anggaran ini relatif tinggi, meski masih tetap di bawah target capaian 100 % atau tergolong masih buruk.

Lalu pada tahun 2014, dialokasikan APBD sebesar Rp 120 miliar dengan total penyerapan sebesar Rp 77 miliar atau 64,41 %. Dinilainya hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi Pemprov DKI pada kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi lebih buruk.

“Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok sebagai lebih buruk,” ucap Muchtar.

Kemudian pada tahun 2015, dialokasikan APBD sebesar Rp 282 miliar dengan total penyerapan sebesar Rp 251 miliar atau 88,88 %. Dengan sejumlah data itu, rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tiap tahun, sekitar 80 % yang dinilai Muchtar tergolong buruk.

Gagal Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan

DKI Jakarta sebagai kota urban memiliki pekerjaan rumah dalam mengentaskan atau mengurangi jumlah rakyat yang menganggur dan miskin. Terkait hal ini, Muchtar mempertanyakan langkah Pemprov DKI dalam melaksanakan kebijakan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pasalnya, ia menilai tidak ada bukti nyata telah berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan.

“Tentu saja tak ada data, fakta, dan angka untuk menyatakan “Ya”,” ujarnya.

Ia mengatakan meski dalam jumlah rakyat pengangguran DKI berkurang, namun tetap berada di atas rata-rata jumlah rakyat miskin nasional.

“Padahal, tahun 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, jumlah rakyat nganggur masih di bawah rata-rata nasional.”

Oleh sebab itu, ia meyakini bahwa kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa Pemprov DKI 2013 – 2017, tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah rakyat yang menganggur. Selanjutnya, program tersebut juga dianggap Muchtar tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah rakyat miskin yang menurutnya setiap tahun sejak 2013 hingga 2016, bukannya berkurang namun terus bertambah.

“Pemprov DKI gagal urus pengangguran dan kemiskinan. Hal ini bermakna, Pemprov DKI juga gagal urus pemberdayaan masyarakat dan desa,” tegasnya.

Indikator tersebut menurut Muchtar bisa dijadikan dasar argumentasi rakyat DKI, untuk menegaskan bahwa Gubernur baru sangat diharapkan.

“Gubernur Ahok telah gagal urus pemerintahan dan rakyat DKI. Sesungguhnya Gubernur Ahok bekerja bukan untuk rakyat DKI Jakarta,” tandasnya.