Majalahayah.com, Jakarta – Ketua KontraS, Haris Azhar memaparkan kronologi pertemuan para petani Kendeng dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki. Dirinya menjabarkan adanya beberapa point yang disampaikan oleh Petani Kendeng kepada pihak pemerintah.

“Bersama Gun Retno (Petani) dan petani Kendeng, saya ikut menemani ke dalam. Satu Kang Gun menjelaskan masyarakat sudah menjadi warga negara yang baik dan rajin menyampaikan argumentasi dan aspirasi. Kang Gun menyampaikan langsung ke Teten. Menyampaikan masyarakat sampai jalan kaki. Mahkamah Agung (MA) bilang ijin tidak bisa diberikan,” papar Haris saat pers konferensi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jln Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat (21/3/2017).

Haris pun memaparkan bagaimana masyarakat Pegunungan Kendeng yang sudah kerja keras menolak pengoprasian pabrik tersebut. Namun hal ini tidak mendapat respon dari pemerintah pusat ataupun daerah.

“Masyarakat sampai datang ke depan kantor gubernur. Tapi tidak bisa bertemu. Gamblang dan jelas masyarakat kurang apa lagi. Mereka bukan duduk di rumah megang remot TV dan bilang nolak. Mereka kerja keras. Lalu kemudian Menghadirkan keputusan Jokowi dan bilang dihentikan. Tapi disela-sela proses (KLHS) itu malah, Ganjar mengeluarkan ijin baru,” ungkapnya.

Dirinya pun melihat bahwa PT Semen Indonesia tidak mengindahkan perintah dari presiden. Walaupun sudah ada perintah untuk memberhentikan sementara pengoprasian.

“Disaat presiden bilang tunggu tapi perusahaan semen Indonesia milik negara. Si semen itu tidak menunggu kata presiden. Perwakilan semen dipanggil KSP dan menyepakati berhenti. Berarti semen itu mengakui melakukan operasi,” ketusnya.

Masalah hukum yang sekarang tersangkut kepada para petani pun menjadi perhatian solidartas Kendeng. Karena bagi Haris sendiri banyak kasus tebang pilih yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.

“Kami sampaikan juga polisi mempidanakan warga Kendeng. Saat petani melaporkan tidak ada tanggapan dari polisi, polres dan kapolda,” jelasnya.

Tapi Haris pun merasa kecewa saat staff kepresidenan tidak bisa memberikan tindakan tegas kepada Ganjar Pranowo. Padahal seharusnya pemerintah bisa memberhentikan ijin bila terdapat pelanggaran hukum.

“Satu soal gubernur kemudian semen dan kapolda. Dalam masalah Kapolda pihak KSP akan menelpon pihak Polri. Tapi kapan telepon nya tidak tahu. Warga Kendeng masih tersangka. Kemudian Kementrian BUMN tidak akan melakukan operasi. Tapi yang Ganjar Pranowo masih hidup SK nya. Bapak Teten tidak berani merespon tindakan Ganjar Pranowo. Itu aneh,” jelasnya.

Dirinya pun memaparkan bahwa setelah pernyataan para Staff Kepresidenan tersebut. Para petani menyuarakan akan kembali melakukan aksi.

“Setelah itu petani bilang aksi akan di lanjutkan. Sampai Ganjar Pranowo menghentikan oprasinya. Mereka (petani) bukan titipan warga asing atau bayaran. Seperti yang disebut belakangan ini,” pungkasnya.