Ilustrasi, sumber: probmr.com

Majalahayah.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya pada hari ini resmi mencabut surat keputusan (SK) badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris menegaskan bahwa pencabutan SK badan hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah.

“Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Rabu (19/7/2017).

Ia lalu mengatakan pencabutan SK badan hukum HTI sebagai tindak lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Freddy menerangkan langkah tersebut sesuai kewenangan legal administratif yang dimiliki Kemenkumham dalam aturan pengesahan perkumpulan atau ormas.

Meski begitu, Freddy menuturkan pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan badan hukum perkumpulan/ormas.

“Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku, akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” jelasnya.

Namun ia menggaris bawahi setelah perkumpulan/ormas disahkan melalui SK, maka wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum.

“Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” tandasnya.