BNPB menginisiasi melakukan aktivitas anak atau trauma healing di pengungsian, agar mereka tidak jenuh dan tetap terjaga psikologisnya. (Foto: BNPB)

Majalahayah.com, Jakarta – Bencana gempa bumi di Lombok, NTB yang terjadi sejak 29 Juli lalu meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Disampaikan oleh Nyimas Aliah selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kemen PPPA, menyampaikan anak dan perempuan dalam situasi yang sudah dikatakan ‘darurat’ wajib untuk diperhatikan.

Melihat kondisi secara langsung, Nyimas katakan bahwa kekerasan berbasis gender sangat rentan terjadi, terlebih bagi anak.

“Kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi, sangat rentan terjadi dalam kondisi seperti ini bagi perempuan, anak serta penderita disabilitas, bahkan saat dilokasi ada orang yang berniat, untuk mengadopsi ajak padahal kita tidak tau maksudnya apa,” tutur Nyimas saat ditemui di kantor Kemen PPPA saat agenda media talk, di Jakarta (24/08/2018).

Faktor krisis ekonomi yang terjadi di Lombok membuat para perempuan terutama ibu mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran para oknum yang tidak bertanggung jawab, sepeti halnya ditawari pekerjaan.

“Kehancuran perekonomian yang mengakibatkan mereka sangat mudah terpancing, sampai akhirnya ada yang terancam diperkosa perempuan 20 tahun dan seorang anak yang dibawa ke dukun karena sakit tetapi malah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dikamar mandi,” tambahnya.

Mengetahui kondisi yang sangat memprihatinkan, Kemen PPPA yang berfungsi sebagai pelindung perempuan dan anak, oleh karena itu, lanjut Nyimas, telah memberikan sarana dan prasarana yang ramah, toilet yang aman serta nomor telepon jika masyarkat membutuhkan dengan mudah bisa langsung ditangani.

“Kalau tenda-tenda itu Kemensos yang pasang, Kemen PPPA sudah melaunching pos yang ramah anak serta perempuan, kemungkinan kondisi darurat ini akan selesai memakan waktu 6 bulan,” tutupnya.