Pengungsi berebut barang yang diberikan sejumlah warga di depan pusat pendataan pencari suaka di Traiskirchen, Austria, Senin (17/8). Perlakuan pemerintah Austria terhadap pencari suaka di pusat dekat Wina menjadi "penuh skandal", menurut keterangan Amnesti Internasional. (REUTERS/Heinz-Peter Bader)

Majalahayah.com, Sebagai langkah awal menekan ideologi islamis dan pembiayaan asing untuk kelompok keagamaan, pemerintah sayap kanan Austria berencana menutup tujuh masjid dan mengusir 40 imam.

Pemerintah koalisi yang terdiri aliansi konservatif dan ekstrem kanan, naik berkuasa setelah krisis migrasi Eropa dengan menjanjikan menghentikan banjir pengungsi.

Tak hanya itu, Austria berusaha menerapkan undang-udang yang lebih keras, melarang pendanaan asing untuk kelompok keagamaan dan mewajibkan warga muslim memiliki pandangan fundamental yang positif terhadap negara dan masyarakat Austria.

“Masyarakat paralel dengan Islam politik dan kencenderungan radikalisasi tidak punya tempat di negara kami,” kata Kanselir Austria Sebastian Kurz dalam jumpa pers mengenai keputusan pemerintah yang dilansir dari Reuters.

Austria menyatakan sebuah kelompok masyarakat yang mengelola sebuah masjid di Wina akan ditutup karena beroperasi secara ilegal. Sebuah kelompok muslim Arab yang mengoperasikan paling sedikit enam masjid juga akan ditutup.

“Ini baru permulaan,” kata Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache yang berasal dari kanan ekstrem negara yang berpenduduk 8,8 juta orang, 600.000 warga muslim yang kebanyakan etnis Turki atau keturunan Turki.

Austria menyatakan sekitar 60 imam ATIB, kelompok muslim yang dekat dengan pemerintah Turki, bisa diusir dari negara itu atau dicabut visannya karena menerima pendanaan asing.