Kampanye Sebelum Undurkan Diri, KontraS Tegaskan TNI dan Polri Tidak Boleh Berpolitik

Kampanye Sebelum Undurkan Diri, KontraS Tegaskan TNI dan Polri Tidak Boleh Berpolitik

34
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Dinamika Pilkada serentak pada 2018, diwarnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru, karena dalam Pilkada yang lalu juga terdapat para kandidat yang berasal dari TNI dan Polri.

Namun demikian, pada saat ini sebagian kandidat dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi kehidupan demokrasi.

“Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri tidak boleh berpolitik. Tugas TNI dan Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik,” jelas Yati Andriyani Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui pers rilis kepada awak media, Selasa (9/1/2018).

Baca juga :   JPPR: KPU Melanggar, Bawaslu lalai dalam verifikasi parpol

Yati menegasankan tentang larangan anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik diatur secara jelas dalam UU No  34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 39 Ayat 2 UU TNI menyebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.”

“Sedangkan dalam UU Polri Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” ucapnya.

Penegasan tentang larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI sesungguhnya mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik dalam ruang publik sebelum mereka mengundurkan diri.

“Dengan kata lain, sepanjang mereka masih aktif menjadi anggota TNI dan Polri maka seharusnya mereka tidak boleh melakukan kampanye politik, deklarasi politik, pemasangan atribut politik seperti baliho dan langkah-langkah politik lainnya,” jelas Yati.

Baca juga :   Pembentukan Ditunda Jokowi, IPW: Densus Tipikor akan Mati Prematur

KontraS juga melihat dinamika yang terjadi belakangan ini, bahwa terdapat sebagian kandidat yang berasal dari TNI dan Polri yang masih aktif namun sudah terlebih dahulu melakukan manuver politik dalam ruang publik sebelum mereka mengundurkan diri. Hal ini tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU TNI dan UU Polri.

“Di dalam negara demokrasi, sudah semestinya partai politik tidak memberikan ruang bagi anggota TNI dan Polri yang masih aktif untuk melakukan langkah-langkah politik dalam Pilkada. Partai politik semestinya meminta dan mendesak kepada para kandidat tersebut untuk mengundurkan diri,” tegasnya.