Ahok Bersama Megawati, sumber : korannonstop.com

Majalahayah.com, Jakarta – Para politisi partai berlambang kepala banteng pada Kamis, 6 Oktober 2016, menyambangi Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan adanya tuduhan pencemaran nama baik yang dialami partai mereka.

Hal itu terkait isu pemberian ‘mahar’ sebesar Rp10 Triliun dari calon Gubernur yang baru saja diusungnya, Basuki Thahaja Purnama (Ahok). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melaporkan Hanibal Wijayanto yang juga seorang Jurnalis senior, atas statement pada akun media sosial Facebook miliknya yang juga telah dihapus.

Pernyataan Jurnalis media massa nasional itu, ternyata telah dikutip tanpa izin oleh salah satu media online dan mengambil kesimpulan secara sepihak. Media online yang mengutip tersebut melansir pada sebuah pemberitaan tertanggal 24 September dengan judul “Wow, Menteri Bocorkan Mahar Ahok ke PDIP Rp10 Triliun?”.

Status yang diunggah Hanibal pada tanggal 20 September itu dan dikutip media online tersebut berbunyi “Jadi ternyata minta mahar? 10 Triliun? DP 3 Triliun harus malam ini juga? duh gusti..itu duit apa kreweng..woii KPK mana? KPK mana?”, seperti dilansir Tempo.co. Memang tidak disebutkan secara eksplisit kepada siapa statusnya itu ditujukan.

Atas pemberitaan yang menyinggung partainya, Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Trimedya Pandjaitan mengatakan, pemilik akun Facebook tersebut dalam sejumlah unggahannya dinilai menuding tanpa dasar. Pihaknya telah bertemu langsung dengan para petinggi Polda Metro Jaya. Hanibal dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Trimedya pun mengaku mendapat instruksi langsung dari sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu dilain pihak, Hanibal telah mengklarifikasi justru dirinyalah korban dari pengutipan sepihak media online, atas pernyataan yang ia tulis di Facebooknya. “Saya ingin menjelaskan duduk permasalahannya karena status saya itu tidak menunjuk oknum maupun partai tertentu”, jelasnya saat dihubungi Tempo, Jumat 7 Oktober. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Hanibal berencana ingin bertemu Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.