ICW Beri Tiga Alasan bagi KPK untuk Abaikan Permintaan Menkopolhukam

ICW Beri Tiga Alasan bagi KPK untuk Abaikan Permintaan Menkopolhukam

134
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Terkait pernyataan Menkopolhukam, Wiranto yang menyampaikan pernyataan untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir, ICW mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang sedang dijalani.

Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan, bahwa permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik.
“JIka memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka,” ujarnya kepada Majalahayah.com, Jakarta, Selasa (13/03/2018).
ICW menilai ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Yang pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK).
“Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK,” kata Donal.
Poin kedua, tambahnya, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Dan yang terakhir adalah proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.
“Jadi saya harap, KPK mengabaikan permintaan tersebut dan melanjutkan proses yang sedang dijalani sekarang,” pungkasnya.