KPAI

Majalahayah.com, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengekpose hasil pengawasan kasus selama 2018. Retno Listiarty selaku Komisioner bidang Pendidikan menyampaikan bahwa terdapat  9 Bidang yang merilis hasil pengawasan kasus sepanjang 2018, termasuk bidang pendidikan.

“Berdasarkan data KPAI yang didapatkan dari berbagai sumber, yaitu mulai dari pengaduan langsung, investigasi dan pemantauan kasus di lapangan, trend pelanggaran anak dalam pendidikan mengalami pasang surut. Data kasus bidang pendidikan yang dikategorikan menjadi lima (5) bentuk diantaranya, anak korban tawuran, anak pelaku tawuran, anak korban kekerasan dan bullying, anak pelaku kekerasan dan bullying, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah,” ujar Retno dalam siaran pers (23/07/2018).

Menurut data KPAI jumlah kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, adapun rinciannya sebagai berikut : anak korban tawuran sebanyak 23 (14,3%) kasus,  anak pelaku tawuran sebanyak 31 (19,3 %)kasus, anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 (22,4 %) kasus, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 (25,5%) kasus, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 (18,7%) kasus. Tahun 2018 kasus pendidikan menempati posisi ke 4 teratas setelah pornografi dan cybercrime.

“Selain itu, ada kasus lain yang bisa dikategorikan sebagai anak korban kebijakan secara nasional juga ditangani KPAI karena selain viral di media social dan media massa, KPAI juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat,” tambahnya.

Kedua kebijakan yang dimaksud adalah Ujian Nasional (UN) dan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  KPAI juga menerima pengaduan pungutan liar yang terjadi di berbagai sekolah, laporan terbanyak tetantang pembelian seragam sekolah (baju olahraga dan batik ciri khas sekolah) dengan harga mahal dan besarnya uang kas per siswa yang mencapai Rp 150.000,-/bulan.

Sedangkan Pengaduan kekerasan di sekolah yang di laporkan oleh masyarakat secara langsung ke bidang pengaduan KPAI sampai dengan per tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 23 kasus sedangkan pengaduan online yang masuk ke KPAI sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 3 kasus dengan total yang diterima pengaduan KPAI sebanyak 26 kasus. Kasus terbanyak berasal dari jenjang SD sebanyak (50%) 13 kasus.

Sedangkan SMP (19,3%) 5 kasus dan SMA/SMK  (34,7% ) 9 kasus . Dan Pengaduan terbanyak dari daerah Jabodetabek  sebanyak 21 %. Adapun wilayah asal pengaduan selain Jabodetabek adalah Bandung, Bali, Jogjakarta, Lombok Timur, dan Palu.

Momentum Hari Anak Nasional, dengan ini KPAI mencatat Trend kasus Pendidikan tahun 2018, yaitu :

1. Pada April-Mei 2018, pengaduan KPAI banyak menerima laporan terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menggunakan soal HOTS, dimana siswa dan orangtua mengeluhkan tentang soal-soal UN yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang selama ini diterima oleh peserta didik dari para gurunya, baik siswa jenjang SMP maupun SMA/sederajat. Anak-anak juga protes di media social dan berpendapat bahwa itu bukan soal HOTS tapi sual sulit karena mereka tidak pernah mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan HOTS. mereka Laporan ternbanyak dari jenjang SMP.

2. Juli 2018, Pengaduan terkait Sistem Zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dilaporkan ke KPAI. Beberapa pelapor mengadukan terjadinya error dalam System Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sehingga para orangtua siswa mengeluh, system zonasi juga memicu stress para orangtua dan anaknya,  bahkan ada seorang ibu yang mengadu ke KPAI mengalami pendarahan saat mengurus sekolah anaknya karena stress dan kelelahan, kasus ini terjadi di Tangerang Selatan.

“Kurangnya sosialisasi terkait tata cara penerimaan PPDB  dengan sistem zonasi menjadi salah satu penyebabnya.  Para orangtua masih berpikir bahwa hasil nilai UN yang tinggi akan menjamin anaknya diterima di sekolah pilihannya, padahal system zonasi benar-benar mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah, semakin dekat rumahnya dari sekolah makin peluang diterima semakin besar,” tutur Retno.

Sementara itu, Retno Jelaskan bahwa dinas-dinas pendidikan daerah juga memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang pembagian zona PPDB, akibatnya banyak daerah padat penduduk yang tidak memiliki sekolah negeri berdampak anak-anak di daerah tersebut kehilangan akses menempuh pendidikan di sekolah negeri. Laporan terkait kasus ini berasal dari Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, Jogjakarta dan Bali.

3. Masih banyak kasus kekerasan yang dialami oleh anak di lingkungan pendidikan, seperti kekerasan seksual, fisik dan psikis yang dilakukan oleh pendidik, ataupun sesama siswa di sekolah.  Paling banyak laporan kekerasan fisik di jenjang SD dan SMA. Adapun laporan kekerasan seksual yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik terbanyak terjadi di jenjang SD dan SMP.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu KPAI memberikan Rekomendasi pada bidang Pendidikan, diantaranya :

1. KPAI akan memberikan masukan dan rekomendasi tertulis bagi perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun berikutnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terkait prinsip menguji soal HOTS terhadap peserta didik agar tidak berpotensi melanggar hak-hak anak dan prinsip test.  Juga Kemdikbud dan Dinas-dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah sudah menggunakan pendekatan HOTS sehingga ketika anak diuji dengan soal HOTS, maka siswa dapat mengerjakannya.

2. KPAI juga akan memberikan masukan dan rekomendasi tertulis bagi perbaikan pelaksanaan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang tujuannya baik, tetapi pelaksanaannya banyak bermasalah, yaitu :

a) Sosialisasi system zonasi PPDB wajib di lakukan secara massif  dan dalam waktu yang panjang oleh Kemendikbud RI kepada Dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia kemudian juga melakukan sosialisasi yang massif kepada sekolah dan masyarakat.

b) Dinas-dinas pendidikan wajib melakukan pemetaan wilayah, jumlah penduduk di suatu wilayah dan jumlah sekolah di suatu wilayah agar setiap anak dapat mengakses sekolah negeri di lokasi terdekat dari rumahnya. Perlu kecerdasan dan strategi khusus dalam menentukan dan membagi zonasi.

3. Sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak Hak Anak (KHA) wajib di lakukan pemerintah daerah terhadap sekolah dan para guru agar mereka dapat menghargai hak-hak anak, melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan di lingkungan sekolah, dan terus berupaya membangun Sekolah Ramah ANak (SRA) sehingga lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik dapat terwujud di seluruh sekolah di Indonesia.