Home Uncategorized Hasil Laporan Audit BPK Perlihatkan Kementrian Kelautan dan Perikanan Berkinerja Buruk

Hasil Laporan Audit BPK Perlihatkan Kementrian Kelautan dan Perikanan Berkinerja Buruk

1132
Foto : Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber www.setgab.go.id

Majalahayah.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo. Dalam laporan audit ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian yang berkinerja buruk.

Abdul Halim, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, mengatakan, “Laporan audit BPK menyebut proyek kapal merupakan penyebab buruknya tata kelola administrasi keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari target kapal yang terbangun sebanyak 1.322 unit, hanya 725 kapal yang berhasil terbangun, dengan realisasi 81 kapal yang telah didistribusikan sampai ke nelayan, dan 125 kapal siap dikirimkan”.

Seperti diketahui, latar belakang BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 adalah: (1) sesuai aturan, pengadaan kapal mesti diselesaikan pada tahun buku, yakni 31 Desember 2016. Klaim 750 kapal perikanan yang sudah terbangun juga tidak ditemukan. Karena BPK hanya mendapati 48 kapal saja.

Di samping itu, pengadaannya kemudian diperpanjang hingga Maret 2017. Sementara anggaran senilai Rp209 miliar untuk pengadaan kapal perikanan pada tahun 2016 sudah dikeluarkan dan ditemui masalah pada Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan juga mendapati fakta bahwa silang-sengkarut program pembangunan kapal di tahun 2016 disebabkan oleh: (1) tidak adanya kajian berkenaan dengan kebutuhan kapal di setiap WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan), (2) koperasi penerima kapal belum diverifikasi, dan (3) tidak adanya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan dalam konteks perizinan kapal yang ditargetkan. “Dengan perkataan lain, ego-sektoral kementerian terbilang masih sangat tinggi,” tambah Halim.

Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak kepada: (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kapal perikanan tahun 2016, (2) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pengurusan dokumen perizinan kapal bisa diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu, dan (3) BPK harus menyampaikan laporan auditnya kepada KPK jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dan alokasi APBN pada tahun 2016.

“Jika hal ini dibiarkan, niscaya nelayan yang akan dirugikan. Terlebih Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melanjutkan proyek pembangunan kapal perikanan hingga tahun 2019,” tutup Halim.