Foto : Diskusi Publik "Peran Publik dalam Revisi UU Penyiaran, di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Rabu 18/1/2017

Majalahayah.com, Jakarta – Banyaknya media penyiaran yang terafiliasi dengan partai politik. Bagi anggota komisi 1 DPR RI, Elnino M.Husein menjadi salah satu hal yang luput dari perhatian.

“Bukan partai punya media tapi media punya partai. Memang Luput kepemilikan, media asing sudah kita batasi. Tapi kalau ini yang kelewatan, ” paparnya saat diskusi publik : Peran Publik dalam Revisi UU Penyiaran, di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2017).

Selain itu anggota
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Lestari Nurhayati menyatakan sangat resah dengan kondisi pertelevisian. Terutama dengan maraknya kampanye yang merebut frekuensi publik.

“Tentang kepemilikan, saya merasa resah tenyang kepemilikan penyiaran. Negara Indonesia sudah tegas tidak liberal. Padahal kita mengaku ekonomi kerakyatan. Tapi dalam kenyataan kita lebih liberal dalam proses pemilihan frekuensi dibanding negara lain, ” ujarnya.

“Apalagi percampuran antara Penguasa, penghusaha dan juga partai politik. Ini buat resah-resah nih, selama ini dijejali kampanye yang tidak-tidak penting amat, ” ketusnya.

Tidak hanya itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaku cukup sulit menindak pemilik media. Terutama karena terbatasnya UU yang mengatur tentang sanksi kampanye pada frekuensi publik.

“Belun ada cantolan hukuman ya buat Mars Perindo. Dengan miminya perturan kita cuma bisa menurunkan frekeunsinya. Kalau ada peraturannya kita bisa masuk lebih dalam, ” tegas Hardly Stefano salah satu anggota KPI.