Forum Warga Kota Ajukan Judicial Review Penggunaan Uang Elektronik

Forum Warga Kota Ajukan Judicial Review Penggunaan Uang Elektronik

57
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) pada Selasa (10/10) mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

FAKTA menilai praktek penggunaan uang elektronik itu ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, FAKTA beranggapan kebijakan baru Bank Indonesia itu justru menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

“Praktek kebijakan ini telah mendiskriminasi warga yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai,” kata Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Selasa (10/10/2017).

Semenjak berhembusnya peraturan itu, Azas melihat berbagai fasilitas publik seperti Layanan Jalan Bebas Hambatan (tol), layanan Transportasi Bus Transjakarta dan lain-lain menolak adanya transaksi pembayaran tunai. Fenomena itu, lanjut dia, telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan dalam masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Mata Uang yang hanya mengatur Rupiah dalam bentuk kertas dan logam.

Baca juga :   Judical Review digelar, terkait Keprihatinan Konstitusi Pasal Kesusilaan

“Sebab masyarakat yang menggunakan rupiah untuk transaksi pembayaran selain didiskriminasi juga dibingungkan serta dipaksa untuk tidak mengunakan uang rupiah. Padahal bila melihat Undang-Undang Mata Uang di Indonesia, Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia, bukan uang elektronik,” tegasnya.

Oleh sebab itu, FAKTA selaku kuasa hukum mendampingi Normansyah (41) dan Tubagus Haryo Karbyanto (48) sebagai pengguna layanan tol dan bus Transjakarta mengajukan permohonan Keberatan atas PBI ke (MA).

Baca juga :   Forum Warga Jakarta: Uang Elektronik Ilegal

“Karena setidaknya layanan publik di atas menolak warga yang membayar layanan dimaksud dengan menggunakan uang tunai,” jelasnya.

“Penolakan terhadap transaksi tunai adalah sebuah pembangkangan terhadap undang-undang. Untuk itu warga sangat membutuhkan penjelasan agar adanya kepastian hukum terhadap hal–hal yang disebutkan di atas, dan tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat pengguna Rupiah Kertas maupun Logam dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,” imbuhnya.

Pihaknya lalu meminta agar MA menjatuhkan amar putusan mengabulkan permohonan untuk menggagalkan PBI. “Menyatakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) tidak sah atau tidak berlaku secara umum,” pungkasnya.