Uang Baru yang Diluncurkan Bank Indonesia Hari Ini (19/12/2016), sumber: istimewa

Majalahayah.com, Jakarta – Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menilai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Peraturan itu merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) .

“Sehingga praktek penggunaan uang elektronik itu ilegal,” kata Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Selasa (10/10/2017).

Terlebih, FAKTA melihat kebijakan tersebut telah menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Pasalnya semenjak peraturan itu diterapkan, berbagai fasilitas publik seperti layanan Jalan Bebas Hambatan (tol), layanan Transportasi Bus Transjakarta dan lain-lain menolak adanya transaksi pembayaran tunai.

“Praktek kebijakan ini telah mendiskriminasi warga yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai,” sebut Tigor.

Fenomena itu, lanjut dia, telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan dalam masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Mata Uang yang hanya mengatur Rupiah dalam bentuk kertas dan logam. Sebab, menurutnya masyarakat yang menggunakan rupiah untuk transaksi pembayaran selain didiskriminasi juga dibingungkan serta dipaksa untuk tidak menggunakan uang rupiah.

“Padahal bila melihat Undang-Undang Mata Uang di Indonesia, Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia, bukan uang elektronik,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menuturkan telah jelas terbukti bahwa PBI Nomor 16/8/PBI/2014 bertentangan dengan Undangan-Undang Mata Uang. FAKTA juga menilai aturan itu tidak mengakomodir adanya mata uang rupiah.

“Penolakan terhadap transaksi tunai adalah sebuah pembangkangan terhadap undang-undang,” pungkasnya.