Foto : KTP palsu dari Kamboja. Sumber www.dakwahmedia.net

Majalahayah.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta Pemerintah dalam Hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melakukan audit terhadap Standar Oprasi Prosedur (SOP) pengiriman E-KTP dan harus diungkap kepublik hasilnya. Ia mengatakan Komisi II DPR juga akan memanggil Kemendagri kusus dalam kasus ini.

“Kemendagri harus segera audit SOP pengiriman EKTP dan diungkap kepublik hasilnya, bila menganggap hal ini sepele, masyarakat bisa mencurigai ada motif apa jelang pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019,” kata Mardani, Ahad (27/5/2018)

Legislator FPKS ini mengungkapkan keanehan dalam kasus ini karena menurutnya tidak seharusnya EKTP warga Sumatra Selatan (Sumsel) berjatuhan di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Ada 3 point yang dikritisi penggagas gerakan #2019GantiPresiden dalam Kasus ini,

Pertama menurutnya, ini merupakan bentuk keteledoran.“Pemerintah harus mengakui ini bentuk keteledoran, Disaat masyarakat banyak kesulitan dapat E-ktp tiba2 ada banyak e-ktp berserakan dijalan raya di Bogor,” ujarnya.

Kedua, menurut pemerintah mengenai EKTP yg ditemukan tercecer di Bogor berdasarkan penjelasan Dirjen Dukcapil bahwa itu merupakan EKTP rusak. “Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya, karena menurut setahu Saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, E-ktp itu beralamat Sumatera Selatan, perlu diaudit bagaimana E-ktp rusak punya Sumsel adanya di Jabar. Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. “Dan untuk apa EKTP rusak dikumpulkan?” ungkapnya.

Ketiga, dalam situasi yang mendekati pilkada serentak, kasus ini menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Harus dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil” ujarnya.

Oleh Karena itu Ketua DPP PKS ini meminta Kemendagi untuk Segera lakukan penyelidikan fokus di audit dan transparan. “Karena seperti diketahui fungsi EKTP sangat vital jelang pilkada/pemilu,” ujarnya.

Mardani Berhadap Kemendagri serius menyelediki dan menyelesaikan masalah ini, “Jika tidak ada keseriusan menyelesaikan temuan masalah E-ktp ini, jangan salahkan masyarakat akan menilai Kemendagri gagal menangangi bukti tercecernya EKTP” pungkasnya.