Majalahayah.com, Jakarta – Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) mempertanyakan mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara) anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, disebut bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Namun, Program Manager Puskapa, Putri Kusuma Amanda mengatakan pihaknya sampai saat ini tidak mengetahui seperti apa musyawarah diversi.

“Jangan-jangan anak dilepas gitu aja, selesai. Atau bahkan ada praktek dimana anak itu bisa bayar berapa,” ujarnya usai menghadiri forum bertajuk ‘Mengukur Dampak Reformasi Hukum terhadap Kualitas Pelayanan Yudisial’ di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Apabila transaksi benar terjadi, hal itu menurutnya menimbulkan masalah tersendiri lantaran menghitung proses musyawarah hanya berupa uang. Sementara menurutnya, yang dibutuhkan adalah bagaimana membina anak dan mengidentifikasi sebab anak melakukan tindak pidana.

“Akhirnya itu hanya akan memberikan benefit bagi anak-anak yang memang punya uang, anak-anak orang kaya misalnya. Sementara mereka yang punya keterbatasan ekonomi juga akhirnya tidak bisa mendapatkan perlakuan yang seharusnya,” tukas Putri.

Ia mengatakan database Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan kurang lebih ada 2500 – 3000 anak yang masih ada disana. Putri menuturkan pada dasarnya jumlah itu sudah mulai menurun dari tahun 2013 – 2016 karena memang ada proses alternatif diversi.

Namun, permasalahan terjadi ketika kebijakan itu membuat jumlah anak yang dipenjara menurun, namun mekanismenya tidak teridentifikasi.

“Tidak ada data atau informasi anak ini proses musyawarahnya gimana sih, berjalan dengan baik atau gak,” tukasnya.

Dalam Pasal 5 ayat (3) sendiri memang ditegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana, anak wajib diupayakan diversi. Indonesia mengatur penahanan terhadap anak dilakukan jika telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara tujuh tahun atau lebih.