Majalahayah.com, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad melihat ada kejanggalan dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung atas kasus Sudjiono Timan. Hal ini karena PK tersebut diminta oleh sang istri yang ternyata melanggarnya Undang-Undang yang berlaku.

“Padahal ketentuan Pasal 263 KUHAP menyebutkan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Karena Sudjiono Timan masih hidup tentu istrinya belum dan/atau tidak berkedudukan sebagai ahli waris,” jelas Sufmi.

Prosedur terkait keluarnya Putusan PK bagi Sufimi pun patut dipertanyakan dan dievalusi legalitasnya. Banyak ahli hukum mengatakan bahwa Putusan PK, Sudjiono Timan melanggar hukum acara sehingga dapat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (never existed).

Sudjino Timan dapat mengajukan PK kembali dengan prosedur dan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP, yaitu hadir di dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 263 KUHAP.”
Saya berpendapat DPR RI tepatnya Komisi III DPR harus menjalankan fungsi pengawasan kepada MA terkait masalah ini. Saya tidak mempersoalkan substansi hukum putusan MA karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, tetapi saya mempertanyakan penerapan prosedur PK yang diduga menyimpang,” jelasnya.

Bagi Sufmi perlu digarisbawahi bahwa DPR sebagai lembaga legislative memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap MA. Dasar hukum kuat yaitu Pasal 73 huruf d UU MD3 yang mengatur DPR berwenang memanggil pejabat negara dan Pasal 122 huruf e UU No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur jika hakim agung termasuk pejabat negara.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) pada tahun 2013 lalu yang diajukan terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan. Koruptor yang merugikan negara Rp 396 miliar itu dibebaskan dari seluruh tuduhan.

Ketua Majelis PK, Suhadi, mengungkapkan menemukan kekeliruan dalam putusan kasasi yang memvonis Sudjiono selama 15 tahun penjara. Yakni terkait perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Sudjiono.