Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, sumber: fahrihamzah.com

Majalahayah.com, Istanbul – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengajak Presiden Joko Widodo untuk melegislasi isu pengungsi dan pencari suaka.

Hal tersebut disampaikan Fahri di sela memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan parlemen negara-negara anggota MIKTA di Istanbul Turki (28/9). MIKTA merupakan forum bilateral negara Meksiko-Indonesia-Korsel-Australia.

Fahri terlebih dahulu mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Perpres 125/2016.

“Perpres itu menjadi satu-satunya landasan hukum kita sekarang dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya mencapai 14 ribu di Indonesia hari ini. Padahal UU dasar jelas menegaskan posisi Indonesia di dalam konflik kemanusiaan dan global,” katanya dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Jumat (29/9/2017).

Indonesia memang bukan termasuk negara yang merupakan peserta dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Sementara itu, UU Keimigrasian Indonesia juga tidak mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka.

Fahri menjelaskan siapapun orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa disertai dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disebut sebagai imigran gelap.

Ia lalu mengatakan dirinya adalah ketua Panja yang melahirkan UU Imigrasi dulu. “Ketika itu, saya sudah meminta agar kita meregulasi dengan baik masalah pengungsi karena Indonesia tidak bisa lepas dari konflik dunia dan kemanusiaan,” jelasnya.

Meski tak meratifikasi 1951 PBB, kata Fahri, namun Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang hak-hak masyarakat sipil.

“Apalagi Pak Presiden sudah membuat Perpres sekarang, maka saatnya peraturan tersebut kita naikan statusnya menjadi UU” ungkapnya.

Pertemuan tersebut akan berlangsung di Istanbul Turki sejak tanggal 27-30 September. Dalam pertemuan kali ini delegasi Indonesia dipimoin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan ikut bersama rombongan adalah Wakil Ketua BKSAP DPR Syaifullah Tamliha dan DR Saleh Partaonan Daulay Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.