Jokowi dan Ma;ruf Amin (Dok : Twitter)

Majalahayah.com, Jokowi-KH Ma’ruf Amin berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM. Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah visi-misi pasien nomor 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

  1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan. Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.
  2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
  3. Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.
  4. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.
  5. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari. Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.
  6. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum. Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.
  7. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan. Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.
  8. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan. Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.
  9. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.
  10. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.