ICW : 10 Permasalahan Terkait Pemilu Serentak 2018

ICW : 10 Permasalahan Terkait Pemilu Serentak 2018

27
SHARE
Foto : Ilustrasi bagian dari kantor ICW. Sumber www.titiknol.co.id

Majalahayah.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa tahun 2010 sampai 2017 terjadinya 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditanggani berbagai pihak diantaranya ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal tersebut dinilai mengkhawatirkan, jumlah kasus diatas menggambarkan bahwa tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia diselimuti persoalan korupsi.

Menurut rilis yang diperoleh majalahayah.com, memaparkan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perizinan, hingga suap penanganan perkara.

Menilai akan diadakan pemilu serentak tahun 2018, ICW berpandangan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansi pada pilkada 2018 dan Pemilu 2019, sehingga hal ini akan berpotensi mengulang permasalahan yang sama.

Baca juga :   Kasus Korupsi Kemenhub, Direktur CBA Lihat Jadi Tantangan Bagi Presiden Jokowi

Tercatat pada Pilkada 2018 akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/kota, dan dibayangi 10 permasalahan menurut pandangan ICW diantaranya.

1. Jual beli pencalonan antara kandidiat dan partai politik.
2. Munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dengan dinasti.
3. Munculnya calon tunggal (KPU pada 10 Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal. Tiga dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan mempunyai calon tunggal.
4. Kampanye berbiaya tinggi akibat dinaikkannya batasan sumbangan dana kampanye dan diizinkannya calon memberikan barang seharga maksimal Rp 25.000 kepada pemilih.
5. Pengumpulan modal ilegal (jual beli usaha, jual beli jabatan, suap proyek,dll) dan politisi program pemerintah (dana hibah, bantuan sosial, dana desa, dan anggaran rawan lainnya) untuk kampanye.
6. Politisi birokrasi dan penjabat negara, mulai dari birokrat, guru, hingga institusi TNI/Polri.
7. Politik uang (Jual beli suara pemilih).
8. Manipulasi laporan kampanye.
9. Suap kepada penyelenggara pemilu.
10. Korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.