'Serasehan' Ruang Publik Bersama: Untuk Ruang Publik yang Inklusif di Kota Depok. (Foto: MA/Bgs)

Majalahayah.com, Depok – Codemargonda melalui program “Ruang Publik Bersama” mengkampanyekan pentingnya ruang publik di kota Depok. Konsultan dari Codemargonda, Lahandi Baskoro mengatakan, meski pemerintah Kota Depok memiliki rencana pembangunan yang baik, namun informasi terkait pembangunan tersebut sangat minim. 

“Hasil penelitian kami yang bertajuk ‘Occupy You City’ menemukan bahwa sebagian anak muda di Kota Depok tidak tau bagaimana cara meminjam ruang publik tersebut,” ujar Lahandi saat ditemui di Tamelo Atap cafe, Sabtu (7/12/2019).

Selain itu, lanjutnya, mengingat warga Kota Depok pada 2017 lalu mencapai jumlah 2.254.513, maka pemerintah perlu merealisasikan ruang publik tersebut. Menurutnya, hal ini bukanlah hanya realisasi semata, namun pentingnya pemerintah dalam mengambil keputusan berlandaskan kebutuhan masyarakat. 

“Pada momen ini kami menginginkan pemerintah Kota Depok membuat taman publik yang inklusif serta memperbaiki taman-taman yang sudah rusak. Kami juga ingin agar pemerintah membuat forum pada pemangku kepentingan untuk berbagi dan memberikan masukan terkait hal tersebut,” ucapnya. 

Dia juga menambahkan, bahwa pemerintah harus tepat mensosialisasikan ruang publik yang sudah dibuat. Ini dibutuhkan, kata Lahandi, demi kejelasan warga jika ingin menggunakan fasilitas itu. 

“Kalau perlu melibatkan multistakeholder dalam membuat strategi komunikasi dan program rutin untuk membangun kesadaran warga dalam memanfaatkan dan memelihara ruang publik,” tambahnya.

Dalam ‘Sarasehan’ Ruang Publik Bersama itu, Code Margonda merekomendasikan:

1. Dinas Pemerintahan terkait di Kota Depok dapat membuat taman publik yang inklusif dalam jumlah yang signifikan serta merevitalisasi atau memperbaiki taman-taman yang sudah ada agar lebih inklusif.

2. Membuat forum bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi dan memberi masukan dengan fokus ruang publik atau Ruang Terbuka Hijau.

3. Mempublikasikan secara online tentang tata cara peminjaman ruang publik dan taman publik secara jelas. Misal, melalui kanal media sosial

4. Mempertegas komitmen untuk penegakan aturan di taman publik. Termasuk memperjelas hirarki keputusan izin penggunaan agar tidak tumpang tindih antara RT RW setempat, pihak kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Memperbaiki visibilitas informasi penunjuk lokasi taman publik, baik offline maupun online. Misal: adanya penanda lokasi yang jelas dan terlihat dari jalur transportasi publik. Perlu juga untuk menandai lokasi-lokasi tersebut secara online di Google Map.

6. Membuat sistem informasi ruang publik yang bisa memetakan lokasi serta memproses peminjamannya secara online, dapat pula diintegrasikan dengan aplikasi Depok Single Window yang memang diproyeksikan menjadi jadi aplikasi komplit warga Depok.

7. Melibatkan multistakeholder dalam membuat strategi komunikasi dan program rutin untuk membangun kesadaran warga dalam memanfaatkan dan memelihara ruang publik

8. Membangun budaya sadar merawat fasilitas publik melalui strategi komunikasi atau program rutin yang dapat menyatukan elemen-elemen kota untuk berkontribusi aktif membangun kota.

9. Mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam membangun atau merevitalisasi taman publik agar menjadi lebih inklusif.