Majalahayah.com, Jakarta – Budi daya perikanan belakangan ini sedang sangat diperhatikan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai sedang menunjukkan potensi masa depan yang cerah yang terlihat dari sejumlah indikasi statistik nasional.

Direktur Jenderal Budi daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan keuntungan usaha perikanan di bidang budi daya secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Berdasarkan data BPS, usaha perikanan budi daya semakin menunjukkan margin keuntungan yang menaik,” kata Slamet Soebjakto dalam diskusi di Gedung Mina Bahari IV KKP, seperti dilansir dari inilah.com.

Slamet mengungkapkan, BPS menuturkan bahwa NTUPI (nilai tukar usaha pembudidaya ikan) meningkat dari sekitar 105,8 pada Februari 2014 kemudian bertambah hingga mencapai 109,8 pada Februari 2017. Menurut dia, meningkatnya nilai tukar usaha pembudidaya ikan merupakan hal yang menggembirakan.

Dampak positif melonjaknya NTUPI, ujar dia, antara lain karena adanya program bantuan benih yang mencapai 181,97 juta ekor pada tahun 2016.

“Bantuan benih nasional ini kita berikan kepada pembudidaya. Ada yang diberikan kepada mereka yang musibah atau mengalami kekurangan permodalan,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengemukakan pihaknya juga menggalakkan gerakan pakan ikan mandiri untuk menekan harga pangan, yang biasanya berupa 70-80 persen dari keseluruhan produksi. Hasilnya, lanjutnya, produksi pakan mandiri 16.800 ton pada 2015 dan mencapai 62.160 ton pada 2016.

“Ini ada kenaikan hingga 300 persen, yang berdampak kepada margin keuntungan pembudidaya rata-rata naik 40 persen dari sebelumnya,” ujarnya.

Dirjen Budi daya juga mengingatkan bahwa dampak positif kenaikan NTUPI juga diakibatkan menurunnya impor tepung ikan. Slamet menjabarkan, rata-rata tingkat penurunan dalam empat tahun terakhir adalah sebesar 21 persen, sebaliknya produksi dalam negeri meningkat sehingga memicu efisiensi produksi.

Sebelumnya, KKP pada 2017 juga menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk program asuransi perikanan budi daya. Direktur Pakan dan Obat Ikan, Ditjen Perikanan Budi daya KKP Sarifin di Jakarta. asuransi tersebut untuk tahap awal diperuntukkan di sentra-sentra pembudidaya udang.

“Nantinya asuransi ini untuk melindungi usaha budi daya udang dari bencana banjir, tsunami, gempa bumi dan lainnya,” katanya pada kegiatan “Outlook Perikanan 2017”.

Menurut dia, besaran asuransi yang diberikan pada pembudidaya yang mengalami kerugian usaha akibat bencana tersebut yakni Rp37 juta per hektare. Sedangkan usaha budi daya udang yang dapat memperoleh asuransi, tambahnya, yakni dengan luasan tambak 2 hektare per orang. Lahan-pasar Selain itu, KKP juga berencana meningkatkan potensi lahan budi daya perikanan laut saat ini dinilai masih belum termanfaatkan secara optimal, padahal memiliki potensi pasar tujuan yang cukup besar.

“Potensi lahan budi daya laut mencapai 12,1 juta hektare dari total potensi lahan budi daya, namun baru termanfaatkan 325 ribu hektare atau 2,69 persen,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Menurut dia, rencana KKP untuk meningkatkan potensi lahan budi daya laut sesuai dengan semangat pemerintah yang fokus dalam mewujudkan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Slamet memaparkan, jenis ikan yang paling besar dikembangkan KKP antara lain adalah komoditas kerapu dan kakap putih. Terkait kakap putih, ujar dia, KKP juga fokus mengembangkan komoditas tersebut dalam melaksanakan program Keramba Jaring Apung (KJA) “offshore” atau lepas pantai yang bakal dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

“Untuk KJA offshore itu komoditasnya yang akan kita pilih adalah kakap putih karena pasarnya lebih luas,” kata Slamet.

Selain memiliki pasar sasaran negara tujuan yang lebih luas dibandingkan beragam komoditas lainnya, Slamet juga menyatakan bahwa keunggulan kakap putih adalah pengolahannya tidak harus hidup, tetapi bisa berupa daging fillet dan olahan lainnya. Menurut dia, penguasaan teknologi pengembangan kakap putih juga sudah dikuasai dan pemeliharaannya juga dinilai nisbi lebih mudah.

“Ke depan sistem pembudidaya ikan tentu saja tidak menggunakan bahan antibiotik sedikitpun, kita akan menggunakan vaksin seperti yang dilakukan Norwegia dengan pembudidayaan ikan salmon di negaranya,” tuturnya.

Untuk itu, ia juga mengemukakan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan Norwegia. Rencananya, ada sebanyak tiga lokasi yang akan dikembangkan KJA lepas pantai pada tahun 2017 ini, yaitu di Sabang, Karimun Jawa, dan Cilacap-Pangandaran. Pengembangan program tersebut, lanjutnya, memiliki beragam manfaat antara lain menyerap 1.450 tenaga kerja, hanya untuk bagian penggelondongan, serta pemanfaatan tambak hingga sekitar 290 hektare.

Revitalisasi Keramba KKP, ujar Slamet, juga akan memberikan bantuan revitalisasi keramba jaring apung kepada masyarakat sebagai upaya untuk menggerakkan kembali motivasi dari para pembudidaya agar mereka dapat kembali beroperasi. Sejumlah kriteria penerima bantuan revitalisasi KJA antara lain diutamakan yang berbadan hukum (namun memiliki kondisi teknis yang tidak operasional), memiliki pengalaman usaha di bidang pembesaran ikan laut di KJA atau minimal telah mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2017 ini, revitalisasi KJA sudah mulai berjalan antara lain di Bintan 30 paket, Kepulauan Natuna 20 paket, Batam 25 tahun, Lampung Selatan 16 paket, Kepulauan Seribu 40 paket, Lombok Tengah 30 paket, dan Lombok Timur 30 paket. Pemerintah, ujar dia, juga menggerakkan semua pemangku kepentingan seperti asosiasi dan BUMN bidang perikanan seperti Perindo.

Dirjen Budidaya KKP juga menyoroti bahwa sebelum moratorium perizinan kapal ikan ada sebanyak 28 unit kapal pengangkut ikan hidup asli pembudidayaan, tetapi setelah moratorium hanya 23 unit kapal ikan. Untuk itu, Slamet mengutarakan harapannya agar jumlah kapal pengangkut tersebut dapat bertambah banyak pada masa mendatang. Sementara itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menginginkan peningkatan rata-rata pendapatan yang diperoleh usaha budi daya perikanan secara nasional harus disebarkan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim sepakat bahwa selama ini tingkat pendapatan yang meningkat di kalangan pembudidaya dalam negeri masih belum terbagi secara merata.

“Persentasenya 15-25 persen untuk pembudidaya, sisanya dibagi rata pengepul dan perusahaan pengolah atau pemasar yang berorientasi ekspor,” kata Abdul Halim.

Untuk itu, ujar dia, mesti diperiksa kembali rantai nilai per komoditas budidaya perikanan agar manfaat kenaikan produksi tersebut juga dirasakan oleh pembudidaya dan pembenih ikan skala kecil. Bila penyebaran kesejahteraan juga dapat dilakukan dengan lebih merata kepada berbagai kalangan pembudidaya baik yang besar hingga yang kecil, maka masa depan budidaya nasional juga akan semakin cerah.