Wawancara

Wawancara

Baca juga :

Majalahayah.com, Jakarta - Rencana pemerintah mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangkal aksi terorisme menuai pro dan kontra di masyarakat. Kalangan yang pro menganggap mengaktifkan Koopssusgab langkah tepat mengingat aksi teror oleh terorisme belakangan ini semakin menggila. Pengamat Pertahanan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, di Indonesia penanggulangan terorisme masuk ranah pidana yakni kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Namun, dalam hal operasi pemberantasan terorisme, TNI bisa dilibatkan sebagaimana diatur dalam UU TNI yakni operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanganan aksi terorisme. "Kalau sudah masuk bom itu maka harus TNI. Apalagi kalau memang mengancam objek vitalitas," ungkap perempuan yang akrab disapa Nuning itu dalam diskusi bertajuk 'Koopssusgab, RUU Antiterorisme, Deradikalisasi' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/05/2018). Nuning menilai, mendirikan Koopssusgab yang harus dipahami oleh semua pihak adalah suatu pasukan yang bersifat  temporary. Karenanya, perlu ada payung hukum seperti Peraturan Presiden. Menurut dia, seperti yang dilansir detik, payung hukum ini dianggap penting agar tak terjadi overlaping antara Polisi dan TNI. "Kepentingan kita arahnya menjaga NKRI agar tetap utuh," ujarnya. Mantan anggota Komisi I DPR ini menganggap, problem yang terjadi saat ini adalah ego sektoral yang masih ada. Sehingga, tugas bersama tersebut dianggap mempengaruhi para petugas yang diterjunkan ke lapangan. "Koopssusgab didirikan karena ada situasi mendesak itu, kan sifatnya juga temporary, harus ada UU yang memayunginya," kata Nuning. Selain itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga turut ide itu. Dia menanggap, payung hukum yang dibuat tidaklah jelas. "Ide Koopssusgab itu secara tegas tanpa payung hukum itu blunder, bingungin," kata Mardani. Alasannya, pengaktifan Koopssusgab itu justru membuat pelaku teror makin senang. Mardani menilai pembentukan Koopssusgab secara tiba-tiba menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menangani rentetan aksi teror yang belakangan terjadi. "Karena sekali teroris melihat kira grabak-grubuk, wah teroris melihat kita panik. Karena tujuan teroris itu menghadirkan teror menakut-nakutkan. Nah ini kita terkesan takut. Psikologi orang yang takut dan panik melakukan apa saja," ujar anggota DPR yang duduk di Komisi II itu. Mardani menganggap, negara Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki toleransi. Dia menjelaskan dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika sudah mampu menanggulangi masalah terorisme ini. "Padahal kita jauh lebih besar daripada itu. Modal sosial kita, modal Bhinneka Tunggal Ika, modal NKRI kita," ucap Mardani Terakhir, Mardani menyampaikan, bahwa lebih baik pemerintah menghidupkan kamtibmas jalan, Babinsa, kamtibmas TNI serta siskamling untuk menanggulangi aksi yang sama. "Grogi kalau Koopssusgab dihidupkan. Tapi kalau kamtibmas jalan, Babinsa dihidupkan, kamtibmas TNI dihidupkan, siskamling jalan gitu. Semua teroris itu adanya di Indonesia. Ada alamatnya, ada tetangganya, ada RT dan RW-nya. Jadi kalau ada apa-apa ya lapor RT. Sederhana kok," pungkas Mardani.