Budaya Sadar Konstitusi, Memahami Nilai yang Terkandung dalam Jati Diri Umat Islam...

Budaya Sadar Konstitusi, Memahami Nilai yang Terkandung dalam Jati Diri Umat Islam Indonesia

505
SHARE
Ilustrasi Budaya sadar Konstitusi. Sumber www.sayetmdahri.blogspot.com

Majalahayah.com, Jakarta – Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan sampai memengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Konstitusi merupakan usaha pencarian titik-temu dan rekonsiliasi dari aneka nilai dan kepentingan warga negara. Konstitusi suatu negara merefleksikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Konstitusi, sebagai acuan dasar, merupakan kesepakatan umum (ijma’, common denominator atau kalimatun sawa’) bangsa Indonesia mengenai norma rujukan utama (al-mabadi al-asasiyah, grundnorm atau grund gesetze) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan atau cita-cita bersama, the ride of law sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.

Dalam penyusunan konstitusi Indonesia pertama, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa telah mempelajari berbagai konstitusi yang ada di berbagai negara, seperti konstitusi Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Jepang. Namun demikian, keterbukaan mereka terhadap asupan dari pelbagai konstitusi negara lain tak menyurutkan tekad mereka untuk menyusun konstitusi yang selaras dengan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam usaha ini, nilai-nilai universal Islam yang telah bersenyawa dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama beratus tahun, sudah barang tentu memberi pengisian yang sangat penting dalam proses perumusan nilai dan aturan dasar konstitusi tersebut.

Untuk menghadirkan suatu kancah permainan (playing field) yang fair bagi kemajemukan kepentingan, semua warga harus taat asas pada konsensus dasar, yakni konstitusi. Demokrasi yang benar harus berjalan di atas rel konstitusi, oleh karenanya lazim disebut sebagai demokrasi konstitusional. Bagi umat Islam, kesetiaan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan (kalimatun sawa’) atau ijmak dalam bahasa Fikih adalah suatu kewajiban agama atau moral. Dalam al-Quran ditegaskan, bahwa salah satu ciri orang-orang yang berakal-budi mulia (ulul albab) adalah yang memegang teguh perjanjian yang dibuatnya. Sebagaimana Firman Allah SWT,

“Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, (QS ar-Ra`d [13]: 19-20)

Baca juga :   Hakim Kanada Tunda Larangan Umat Muslim Kenakan Burka

Bahkan dalam kitab Shahih Muslim ada bab tersendiri tentang “Kebolehan Memerangi Orang yang Mengingkari Perjanjian secara Sepihak [Jawazu qitali man naqadha al-`ahd] (Shahih Muslim, vol. 9, hal. 222).

Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan mentransformasikan nilai-nilai universal agamanya sebagai sumber dan pembawa pesan kebaikan untuk semua (rahmatan lil -alamin). Dan itu sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita seperti dapat dilihat dan kita rasakan dengan jelas dan kuat dalam Konstitusi kita, UUD 1945.

Dengan ini, sebuah alasan mentalitas warisan dari politik pecah-belah pemerintahan kolonial Belanda yang selama ini dialami umat Islam Indonesia bukan saja tidak beralasan dan tidak rasional, tetapi bahkan telah membuat umat Islam Indonesia menjadi warga yang terasing di negerinya sendiri. Dalam semangat pencarian titik temu itulah nilai-nilai universal Islam sebagai rahmat bagi semesta yang tertuang dalam konstitusi ini perlu di dialogkan dengan realitas masyarakat Indonesia.

Umat Islam Indonesia yang dikenal kental karakter keagamaannya akan lebih mudah memahami teks konstitusi melalui pemahaman teks ayat sucinya sehingga lebih mudah untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi di kalangan kaum Muslim Indonesia. Dengan demikian, teks konstitusi diposisikan untuk semakin meneguhkan semangat kebangsaannya, dan pemahaman teks ayat suci yang terkait dengan konstitusi untuk memperkuat komitmen umat Islam Indonesia selaku warga negara yang berbudi pekerti luhur dalam menyikapi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Selain itu, umat Islam Indonesia juga diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dalam sikap hidup kebangsaan yang tidak lagi melihat kesenjangan, apalagi dikotomi antara keislaman dan keindonesiaan. Sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, Islam harus tampil dengan tawaran-tawaran kaidah yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam solusi bangunan nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga :   Mengapa disekolah, kami lebih mendidik anak untuk menjadi lebih Bijaksana dan bukannya menjadi lebih cerdas ?

Oleh karena itu, agenda utama umat Islam Indonesia saat ini adalah “bagaimana memperjuangkan atau merealisasikan nilai-nilai dan aturan Konstitusi yang islami itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, murni dan konsekuen.”

Keharmonisan hanya mungkin tercipta apabila terdapat pemahaman yang koheren bahwa konstitusi kita adalah fondasi yang selama ini senantiasa merekatkan ukhuwah wathaniyah pada bangsa Indonesia. Memperkuat negara sama pentingnya dengan memperkuat agama, dan meluruskan makna toleransi yang tanpa menggerus nilai keyakinan yang substantif.

Meminjam istilah Proklamator kita Ir. H. Soekarno, yang dimaksud Islam di sini adalah “api”-nya yang menyinari kehidupan, bukan “abu”-nya. Atau sebagaimana dikatakan oleh co-Proklamator kita, Dr. Muhammad Hatta, yakni Islam sebagai garam kehidupan, tidak terlihat mata tapi sungguh terasa maknanya; bukan Islam gincu, yang mencolok mata tapi tidak ada rasanya apa-apa.

Memang, tidak selalu konsep yang baik dan sempurna diikuti aktualisasi secara baik dan sempurna. Dan untuk konteks Indonesia, belum terwujudnya nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, sangat erat terkait antara lain, dengan sikap setengah hati umat Islam sendiri sebagai mayoritas bangsa untuk mewujudkannya. Apalagi jika setiap kekecewaan terhadap realitas harus diikut dengan pembongkaran total terhadap keseluruhan konsep normatifnya, maka yang akan terjadi adalah chaos dan penghancuran tatanan diri secara semena-mena. Terhadap sikap seperti ini Al-Qur-an mengingatkan:

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.” (QS. An-Nahl 16 : 92)