Ilustrasi kartu peserta BPJS
Ilustrasi kartu peserta BPJS. www.twitter.com

Majalahayah.com, Yogyakarta – Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Intruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 menyebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah baik Gubernur, walikota dan bupati wajib mengikut sertakan warganya dalam program jaminan kesehatan nasional. Serta wajib meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan JKN-KIS. Oleh sebab itu, beberapa wilayah menarapkan sistem Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan hal tersebut, beberapa wilayah yang sudah menarapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai mengintegrasikan dengan program JKN-KIS yang diprakarsai BPJS JKN per tanggal 1 Januari 2019.

Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta membuat kesepakatan bersama untuk implementasi program tersebut dengan nama program PDPD.

Dalam program ini, semua penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewajibannya yaitu iur bayar BPJS Kelas III akan ditanggung oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan dibiayai melalui APBD.

Menurut Antonius Fokki Ardianto,S.IP selaku pimpinan Komisi D menyebutkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk memenuhi Hak kesehatan bagi rakyat khususnya masyarakat di Kota Yogyakarta sesuai dengan konstitusi yaitu UUD 1945.

“Tetapi beberapa hari ini hak rakyat dalam mengakses kesehatan yang difasilitasi melalui APBD Kota Yogyakarta akan terancam. Dan dikhawatirkan hak rakyat dalam mengakses kesehatan juga akan terganggu. Hal ini didasarkan atas dasar telah diterbitkannya aturan terbaru dari BPJS JKN di Jakarta,” jelasnya dalam siaran pers.

Aturan BPJS JKN yang terbaru disinyalir bagi masyarakat yang sebelum mengikuti program PDPD memiliki tunggakan dan tidak melunasi dalam jangka waktu 6 bulan maka tidak akan difasilitasi dalam mengakses hak kesehatan di faskes manapun artinya harus membayar sendiri

Oleh sebab itu, Antonius Fokki Ardianto,S.IP selaku pimpinan komisi D, DPRD Kota Yogyakarta menyayangkan akan rencana aturan BPJS terbaru tersebut. Sebab, banyak masyarakat di Kota Yogyakarta yang mengikuti program PDPD tersebut untuk memenuhi hak dasar masyarakat bidang kesehatan.

“Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan mendasar terkait visi dan misi dari berdirinya BPJS untuk menjamin hak dasar rakyat bidang kesehatan. Aturan terbaru tersebut disinyalir memunculkan wacana adanya kapitalisasi bidang kesehatan oleh lembaga tersebut,” ucapnya

Oleh sebab itu, sambung Antonius diperlukan adanya solusi yang dirembug bersama antara lembaga BPJS JKN, Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak dasar rakyat bidang kesehatan.

Bila hal tersebut juga tidak bisa diselesaikan maka k”emungkinan besar kita dlm hal ini Komisi D DPRD Kota Yogyakarta di dalam pembahasan APBD Perubahan akan mengusulkan kembali kepada skema jamkesda untuk menjamin hak kesehatan rakyat Kota Yogyakarta sesuai konstitusi UUD 1945,” pungkasnya.