Authors Posts by YSF

YSF

617 POSTS 0 COMMENTS

Pasca Dugaan “Pemalakan”, La Nyalla Pilih Puasa Politik di Pilgub Jatim

Majalahayah.com, Jakarta - La Nyalla Mattaliti menyampaikan sikapnya untuk tidak akan terlibat dukung-mendukung pasangan calon di Pilgub Jatim. Sikap tersebut diambilnya pasca polemik dugaan...

La Nyalla: Saya Tidak Pernah Katakan Prabowo Minta Mahar

Majalahayah.com, Jakarta - Mantan bakal calon Gubernur Jawa Timur, La Nyalla Mattaliti mengklarifikasi polemik yang tengah berkembang di masyarakat. Hal itu terkait dugaan "pemalakan"...

Diversi Penahanan Anak Transaksional?

Majalahayah.com, Jakarta - Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) mempertanyakan mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara) anak dari proses peradilan pidana...

Di Penjara, Kekerasan Fisik dan Mental Ancam Anak

Majalahayah.com, Jakarta - Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) menyayangkan rentannya kekerasan yang dialami anak dalam penjara. Pogram Manager Puskapa, Putri...

Anak Keluar dari Penjara, Apa yang Harus Dilakukan?

Majalahayah.com, Jakarta - Pembinaan dalam menyikapi anak selepas keluar dari penjara dinilai merupakan aspek yang penting. Hal itu berkenaan dengan kesiapan anak dalam menjalani...

Impor Beras, Menteri Boleh Salah tapi Tidak Boleh Bohong

Oleh: Andi Fajar Asti Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Kebijakan impor beras sebesar 500.000 ton diawal tahun ini yang disampaikan oleh menteri perdagangan, enggartiasto...

Ini Rekomendasi IJRF untuk Pembaruan Peradilan

Majalahayah.com, Jakarta - Perjalanan pembaruan peradilan di Indonesia telah menginjak 18 tahun pasca reformasi 1998. Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) mencatat masih terdapat banyak persoalan...

Berpotensi Korupsi, IJRF Apresiasi Penyederhanaan Putusan Hakim

Majalahayah.com, Jakarta - Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) pada hari ini menggelar jumpa pers bertajuk 'Mengukur Dampak Reformasi Hukum terhadap Kualitas Pelayanan Yudisial'. Salah...

Ini Saran Ombudsman dalam Mencegah “Maladministrasi” Beras

Majalahayah.com, Jakarta - Kondisi pangan nasional tengah dihadapkan dengan polemik beras. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500 ton beras untuk pemerataan stok dan menstabilkan harga...

Harga Beras Naik, Ombudsman: Indikasikan “Mark Up” Data Produksi

Majalahayah.com, Jakarta - Ombudsman RI menemukan adanya gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500 ribu ton oleh Pemerintah. Hal itu...
Majalahayah.com, Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi tertarik untuk menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Menurut Amnesty Internasional kewenangan Koopssusgab koordinasinya tetap ada pada instansi Polri. Menurutnya pemerintah dan Legislator sering menunda pembahasan tentang keamanan nasional. Hal ini dihitung sejak sejak periode 1999-2004, 2009-2014 tapi tidak pernah dituntaskan. "Menurut saya bangsa ini selalu terlihat gelagapan ketika berhadapan dengan situasi seperti sekarang ini, seolah-olah ada kekosongan hukum. karena memang hukum yang kosong itu tidak pernah diisi secara sungguh-sungguh. tidak ada satu produk legislasi terkait dengan keamanan nasional yang tuntas," jelas Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Selain itu menurutnya Koopssusgab menjadi tidak tepat diterapkan karena masalah keamanan. Karena menurutnya pendekatan dengan sifat yang keras akan meningkatkan militansi terorisme. "Pendekatan keamanan yang keras itu justru meninggikan militansi dari pelaku terorisme apalagi soal hak asasi manusia, tentu hak asasi manusia tidak semuanya bersifat absolut yang dibatasi, tetap ada bisa bergerak, berkumpul, berbicara," jelasnya kemudian. Selain itu Usman pun menanggapi pernyataan Moeldoko yang menyebut Koopssusgab tidak perlu dasar hukum. Baginya hal ini akan memberikan masalah bagi prajurit TNI kedepan. "Ini urusan para prajurit, kalau mereka ditugaskan untuk mengatasi contoh aksi terorisme dalam skala yang sangat membahayakan kedaulatan negara, bagaimana pertanggungjawabannya nanti?" paparnya. "Para prajurit itu kan mereka bekerja harus ada dasar hukum yang harus ada peraturannya harus ada pembiayaannya senjatanya, batas waktunya," tambah Usman. Dewan Pertahanan Nasional? Selanjutnya Usman pun menyinggung tentang Dewan Pertahanan Nasional , baginya selama ini wacana tersebut tidak pernah muncul ke permukaan. Padahal baginya dewan tersebut mampu memberikan nasihat kepada Presiden dalam masalah keamanan. "Sehingga kalau nanti dilibatkan dalam aksi terorisme, katakanlah dewan ini bisa memberikan masukan pada presiden bisa menjadi supervisi anggotanya bukan hanya pemerintah tapi juga dari luar pemerintah," pungkasnya.