Majalahayah.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI yang membahas banjir. Komisi V menilai penanganan banjir Jakarta, Jawa Barat, dan Banten terkendala masalah komunikasi.

Padahal pada rapat ini Komisi V DPR mengundang Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, serta BMKG dan Basarnas.

RDP digelar di ruang rapat Komisi V, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Pimpinan rapat kali ini ialah Ketua Komisi V Lasarus.

“Gubernur DKI yang diwakili oleh Ibu Vera Revina Sari dari Deputi Tata Ruang, untuk Gubernur Banten diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Al Muktabar. Sementara Gubernur Jawa Barat diwakili oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja,” kata Ketua Komisi V Lasarus saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dia menilai, saat ini masih ada kendala koordinasi dan komunikasi, maka diharapkan rapat ini bisa memberikan masukan untuk penanganan banjir di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lasarus berujar, RDP akan terbuka untuk umum.

“Masih terjadi kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat,” tegas Lasarus.

Apresiasi Menteri PUPR

Anggota Komisi V DPR Fraksi Nasdem Roberth Row meradang dengan ketidakhadiran para gubernur. Menurutnya perlu pemecahan masalah agar Jakarta tidak tiap tahun banjir.

Dia mengapresiasi Menteri PUPR yang menyempatkan datang untuk rapat. Sebaliknya, Roberth mengecam para gubernur yang seolah tak peduli.

“Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu maka itu bisa teratasi semuanya, tidak usah sok jagolah, itu bukan orang bodoh yang buat itu ahli. Kita tidak perlu capekkan diri, percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu,” tegasnya.