Majalahayah.com, Jakarta – Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyatakan sepakat akan adanya korupsi besar dalam mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Dirinya menyatakan proyek yang menghabiskan 300 triliyun berpotensi menyimpan tindakan koruptif.

“Saya setuju ada korupsi besar (reklamasi). Ada perlindungan dari penguasa dan itu terang benderang,” ujarnya ungkapnya usai menjadi pengisi sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).
Ketua Fraksi PAN di DPR ini memaparkan indikasi dari adanya praktik korupsi dalam proyek yang diadakan di atas lahan seluas 5.153 hektar ini. Indikasi yang sangat jelas adalah tidak dimasukannya dana reklamasi ke dalam APBD DKI Jakarta yang harus dibahas bersama oleh Pemprov dan DPRD.
Menurut Yandri, hal itu telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang lebih buruk, tiadanya mekanisme pembahasan dalam DPRD sekaligus juga menihilkan aspek transparasi dan akuntabilitas.
“Satu rupiah pun menyangkut penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah DKI misal CSR atau sumbangan swasta, harus masuk ke anggaran dulu sebenarnya,” jelasnya.
Kasus korupsi reklamasi sendiri memang sempat mencuat ke permukaan dengan ditemukannya praktik suap senilai Rp 2 Miliar yang diberikan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Arieska Widjaja kepada Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Agung Podomoro sendiri merupakan satu dari 167 perusahaan yang terlibat dalam proyek yang telah mengganggu perekonomian ribuan nelayan di Jakarta ini.