Foto : Patmi, Mendiang Petani Kendeng yang meninggal. Sumber www.twitter.com

Majalahayah.com, Jakarta – Aksi kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat keamanan atau pihak lain yang bertikai, menimpa para penggarap lahan, petani, buruh, dan aktivis lingkungan.

Kekerasan dan kriminalisasi ini muncul seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pembangungan infrastruktur, perluasan areal perkebunan, pembangunan bandara, atau pengembangan industri lainnya oleh pemerintah.

Amnesty Internasional Indonesia mencatat pada November 2016 dan Maret 2017, penggusuran paksa yang dilakukan oleh sekitar seribu aparat kepolisian dan militer pada petani di Langkat, Sumatera Utara terbukti menggunakan unsur kekerasan.

“Ratusan petani kehilangan tempat tinggal dan lahan garapan mereka karena penggusuran tersebut,” papar Amnesty dalam rilisnya yang diterima Majalahayah.com, Minggu (23/10/2017).

Contoh lainnya pada November 2016, saat petani memprotes pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Amnesty menuturkan sejumlah aparat gabungan TNI, Polisi dan Satpol PP memakai kekuatan berlebihan berupa kekerasan untuk membubarkan paksa aksi protes petani yang mempertahankan lahannya di Majalengka.

Kemudian, masalah pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko Tengah, Sulawesi Utara serta waduk Jatigede, Jawa Barat. Pembangunan itu, kata Amnesty, tetap dijalankan meski banyak ditemukan protes serta proses ganti rugi yang dianggap tidak adil.

Amnesty juga mencatat kriminalisasi kepada penggarap lahan dan aktivis lingkungan banyak ditemukan saat mereka melakukan protes atau mengorganisasi penolakan atas sebuah proyek infrastruktur atau industri.

“Misalnya, pada Agustus 2017, seorang petani Joko Prianto di Rembang, Jawa Tengah yang dilaporkan untuk kasus pemalsuan surat ditengarai berhubungan dengan upayanya memprotes keberadaan pabrik semen di sana,” papar mereka.

Di bulan yang sama, menurut Amnesty, kasus serupa menimpa Tubagus Budhi Firbani di Bangka Belitung. Ia dikriminalisasi atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal dan perbuatan tidak menyenangkan setelah dirinya terlibat demonstrasi bersama para nelayan yang memprotes keberadaan tambang timah ilegal.

“Padahal yang disita oleh polisi merupakan senjata pusaka warisan keluarga yang seharusnya tidak masuk dalam kategori senjata ilegal,” pungkasnya.