Home Kabar Akan Resmikan Larangan Merokok Saat Berkendara, FAKTA : Ironi Jika Masih Terima...

Akan Resmikan Larangan Merokok Saat Berkendara, FAKTA : Ironi Jika Masih Terima Sponsor Industri Rokok

147

Majalahayah.com, Jakarta – Polda Metro Jaya mengumumkan akan adanya larangan merokok diarea terlarang dan rawan kecelakan. Hal ini didasai saat meningkatnya pristiwa tindakan menyimpang akibat merokok.

Seperti halnya pertugas Citylink yang akhirnya diturunkan akibat merokok didaerag terlarang dan rawan kecelakaan. Seiring meningkatmya peristiwa tersebut, Polda Metro Jaya meresmikan denda sebesar RP 750.000 bagi pelanggar kebijakan berkendara bermotor.

Tak heran dari setiap kebijakan yang didirikan munculnya pro dan kontra. Hal ini diajukkan kesepakatan dan memberikan dukungan penuh oleh Azas Tigor Nainggolan selaku Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) kepada kepolisian dalam landasan merokok saat mengemudikan motor.

“Prilaku mengemudikan kendaraan bermotor sambil merokok selain membahayakan diri sendiri, hal ini mampu membahayakan orang lain. Tak hanya itu, meroko saat berkendara bermotor mampu mengganggu konsentrasi,” ujarnya dalam rilis yang diperoleh majalahayah.com (7/3).

Sesuai UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepat pada pasal 106 ayat (1) UU nomor 22, menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 106 ayat (1) mengatakan yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Mengetahui hal tersebut, Azas menghimbau kepada pihak kepolisan agar dalam kebijakan ini kepolisian tidak boleh meminta dan menerima sponsor dari perusahaan atau industri rokok.

“Jika pihak kepolisian menerima bantuan sponsor dari industri rokok justru menjadi sebuah ironi,” tegasnya.

Diakhir sapaan, Azas mengharapkan agar kepolisian harus menjadi aktor utama aksi melarang rokok dengan cara menolak rokok berada di kantor kepolisian atau di tempat di mana polisi bekerja.

“jika kepolisian masih menerima rokok dikantor kepolisan maka larangan merokok saat berkendaraan ini hanya menyelesaikan persoalan secara parsial tidak sebagai satu kesatuan yang sifatnya menolak bahaya rokok secara menyeluruh,” pungkasnya.