Presiden Jokowi

Majalahayah.com, Jakarta – Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Manager Nasution mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menertibkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Khususnya terkait pasal yang mengatur soal perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

“Kalau presiden membaca hasil survei kemudian beberapa teman-teman melakukan penelitian pemaparan luar biasa perilaku ini dahsyatnya. Sebetulnya presiden bisa mengambil inisiatif dengan menerbitkan Perppu,” tegasnya dalam diskusi bertajuk ‘Polemik LGBT: Dilarang, Dibatasi atau Dibebaskan’ di kawasan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Diketahui, saat ini Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tengah menggodok revisi UU KUHP. Salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan itu adalah perlunya pasal yang mengatur soal pelarangan atas perilaku LGBT.

“Kalau tidak (Jokowi tidak segera menertibkan Perppu), maka harapan terakhir hanya ada di DPR. DPR kita tetap mendorong walaupun kita tahu bahwa RUU KUHP ini tidak kelar-kelar. Kami harap dengan momentum ini bisa mempercepat pembahasan tentang R KUHP kita yang baru,” paparnya.

Bahkan dirinya juga berharap Indonesia membuat konsesus seperti pemberantasan narkoba. Termasuk UU yang fokus melarang LGBT berkembang di tanah air.

“Sebetulnya langkah pertama payung hukum besarnya di KHUP. Norma ini masuk sesuai rekomendasi MK. apakah ada UU spesialis. Indonesia harus membuat konsesus seperti narkoba. Sudah saatnya Indonesia, normanya besarnya di KHUP. Tapi ada yang spesialis tentang LGBT,” pungkasnya.