Para Narasumber Dialog Polri (24/11/2016), foto: ysf/majalahayah.com

Majalahayah.com, Jakarta – Dengan belum dilakukannya penahanan atas status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka penoda agama, membuat banyak pihak kembali geram. Hal itu dibuktikan dengan adanya rencana sejumlah aksi demo susulan yaitu 25 November dan 2 Desember nanti, dengan agenda menuntut Ahok ditahan.

Seorang Pakar Hukum, Asep Iwan Iriawan mengatakan pihak manapun harus menghormati apapun keputusan hakim nanti di peradilan terbuka Ahok. “Ini  pembelajaran bagi siapapun. Kita negara hukum bukan negeri antah berantah. Kalo kita tidak mentaati hukum, ya pindah saja dari Indonesia”, tegasnya saat menjadi narasumber diskusi publik oleh Polri, di Blok-M, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2016).

Ia menambahkan bahwasannya hakim tidak boleh menjatuhkan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Senada dengannya, Ketua MUI, Yunahar Ilyas dilokasi yang sama mengatakan bahwa tugas demonstran bukan memaksa hakim untuk lakukan penahanan, tapi memaksa hakim, polisi, dan jaksa untuk bersikap jujur. MUI juga disebutnya tidak dalam posisi menganjurkan demonstrasi, maupun melarang demonstrasi, karena itu hak konstitusi warga Indonesia.

“Kita sudah buktikan bahwa polisi sudah bekerja secara profesional, proporsional, dan indepenen”, jelasnya. Oleh sebab itu ia meminta semua pihak untuk menghargai proses yang tengah berlangsung.

Sementara itu, Kadivhumas Polri, Brigjend Pol. Boy Rafli Amar pada kesempatan itu mengutarakan keinginan pihaknya yang ingin lamban laun, undang-undang unjuk rasa yang sudah 18 tahun itu, semakin baik kualitas implementasinya. “Kepada seluruh unsur masyarakat, kita ingatkan kembali yang terpenting semangat unjuk rasa harus disertai adanya kewajiban menaati hak orang lain, ketentraman, dan ketertiban umum”, pungkas Boy.

Ia pun menegaskan bukannya melarang demo, tapi melarang unjuk rasa yang melanggar hukum. “Jadi melarang unjuk rasa yang melanggar hukum seperti anarkistis, dan pemblokiran jalan”, tegasnya. Boy meminta demonstran melaksanakan unjuk rasa di tempat yang meminimalisir dampak buruk terhadap masyarakat.

“Unjuk rasa adalah hak konstitusi warga negara. Tapi Polri berharap tidak adanya pelanggaran hukum”, imbuhnya. Boy juga sadar kasus ini merupakan perkara yang menyita atensi besar publik, sehingga diharapkan untuk waktu yang tidak terlalu lama, perkara Ahok akan dibawa ke pengadilan.