6 Rekomendasi Cara Melindungi Anak ala Kak Seto

6 Rekomendasi Cara Melindungi Anak ala Kak Seto

36
SHARE
Foto : Seto Mulyadi, Ketua Perlindungan Anak Indonesia. Sumber www.porosjakarta.com

Majalahayah.com, Jakarta – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 belum adanya progres positif dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak dari Pemerintah maupun Masyarakat.

Anak-anak masih pada posisi pihak objek sasaran, pembangunan atau program, belum berposisi sebagai subjek. Dalam hal ini anak tidak pernah ditempatkan sebagai stake holder utama yang sederajat dengan komunitas lainnya, menyebabkan cita-cita ideal perlindungan anak semakin jauh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, merekomendasi kepada Pemerintah serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak. Dari rilis yang diperoleh majalahayah.com, terdapat 6 rekomendasi yang diajukan, diantaranya,

Baca juga :   Tidak Wajar Memaksa Anak Menjadi Pribadi Yang Sholeh/Sholehah!

1. Sedemikian banyaknya intuisi perlindungan anak yang dibuat dan hadir ditengah-tengah masyarakat, dengan masing-masing programnya, sudah semestinya anak semakin terlindungi, terlayani dan merasa aman. Maka pada tahun 2018 kedepan, program-program dari semua intuisi harus lebih tepat sasaran

2. Perubahan standar dari setiap capaian program perlindungan anak yang awalnya hanya berupa jumlah, ceremonial, serta aksi-aksi didalam gedung sudah saatnya mulai memprioritaskan efektifitas kebijakan tersebut dalam efektifitas preventif, menyelesaikan masalah-masalah anak secara langsung serta pelaksanaan dari setiap hukum yang sudah ada saat ini

3. Mendorong pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, untuk segera membentuk kelompok kerja perlindungan anak di tingkat RT dan RW diwilayah masing-masing

Baca juga :   Erupsi Gunung Agung, Kemensos Siagakan 11 Mobil Dapur Umum

4. mengajak kepada setiap keluarga di Indonesia untuk menciptakan lingkungan rumah dan keluarga yang berbudaya ramah anak, sebagai upaya menjauhkan kekerasan dan pola pergaulan yang salah terhadap anak

5. mencegah kasus-kasus tawuran dan kekerasan terhadap anak, pemerintah dalam hal ini kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membuat peraturan pelaksanaan yang mewajibkan lingkungan sekolah menjadi lingkungan atau zona anti kekerasan terhadap anak

6. mendesak apparat penegak hukum untuk berpihak pada kepentingan terbaik anak dalam pemeriksaan dan penanganan anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum.