Home Kabar 5 Sikap Atas Terpilihnya Cawapres Kiai Ma’ruf, PPKN : Ini Musibah Bagi...

5 Sikap Atas Terpilihnya Cawapres Kiai Ma’ruf, PPKN : Ini Musibah Bagi NU

377

Majalahayah.com, Jakarta – Terpilihnya KH Ma’ruf Amin, sebagai Cawapres pendamping Capres Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019, membuat nahdliyin terbelah. Ada yang sujud syukur, ada pula yang gelisah. Perpecahan ini akan lebih serius, jika KH Ma’ruf Amin tidak segera mundur dari posisi sebagai Rais Aam PBNU.

“Tampilnya Kiai Ma’ruf sebagai Cawapres Jokowi  justru merupakan musibah bagi NU, sekalipun Kiai Ma’ruf sendiri menganggapnya sebagai panggilan tugas negara. Karena itu lebih cepat mundur, lebih bagus,” demikian  disampaikan Ketua Dewan Penasehat Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), Drs H Choirul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam kepada wartawan, di Graha Astranawa, Surabaya, yang dilansir dari duta, Ahad (12/8/2018).

Hadir dalam jumpa pers ini, Sekretaris Penesehat PPKN, H Mahfud M Nor, Ketua Umum PB PPKN, H Ali Azhar SH, MHumm Sekjen H Nur Hadi ST dan Wakil Ketua H Norman Fauzi. Berikut lima point pernyataan PPKN:

Pertama, dari sisi konstitusi negara. PPKN menghormati dan menghargai hak konstitusional Kiai Ma’ruf sebagai putra terbaik bangsa  untuk memilih jalan pengabdian politik menjadi Cawapres mendampingi Capres Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sebab, untuk menduduki kekuasaan pemerintahan negara, sebagai mana yang dalam UUD 1945 yang berbunyi, “Capres dan Cawapres harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak dirinya, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Kedua, Cak Anam menjelaskan, dari sisi tata-nilai dan qonun asasi, posisi Rais Aam adalah jabatan tertinggi di lingkungan NU. Ini sekaligus amanah yang harus ditunaikan dalam masa khitmad tertentu, dan sebelum memangkunya, diikat terlebih dulu dengan ikrar, janji dan bai’at serta dibalut kontrak jam’iyah, yang tidak boleh dikonversi langsung maupun tidak langsung dengan jabatan politik apapun. Namun saat ini, Kiai Ma’ruf telah melibatkan diri dalam jabatan politik yang membelah pandangan nahdliyin menjadi dua kelompok.

“Satu kelompok menganggapnya sebagai berkah dan nikmat yang patut disyukuri, namun di sisi lain menerima sebagai musibah yang mengancam terpecahnya  ukhuwah nahdliyah,” ucap Cak Anam.

Karena itu, PB PPKN mengimbau, kepada Kiai Ma’ruf Amin agar segera menyelesaikan jabatan Rais Aam kepada Wakil Rais Aam, atau memanggil musyawarah ulama NU untuk mengisi jabatan Rais Aam sesuai aturan yang ada dalam AD/ART NU.

“Langkah ini perlu segara dilakukan demi menjaga ketenangan dan keutuhan nahdliyin, serta terjaganya orisinalitas wasiat al-maghfur lahum para ulama sepuh yang telah berjuang keras membawa NU kembali ke khitthah 1926,” katanya.

Ketiga, PB PPKN mengimbau, sebaiknya Kiai Ma’ruf Amin tidak perlu terprovokasi untuk mengajak atau menganjurkan warga NU yang telah dewasa dalam menentukan pilihan politiknya sendiri kepada beberapa partai politik. Terlebih, telah banyak kader NU yang membangun karir di beberapa partai politik, untuk diajak kembali ke PKB.

“Sebab, ajakan Kiai Ma’ruf semacam itu, selain akan menimbulkan goncangan dahsyat, juga terkesan berlawanan dengan  wasiat para ulama sepuh yang telah berjuang keras mengembalikan NU ke bentuk asalnya (jam’iyah diniyah ijtima’iyah).  Bahkan, bisa jadi, Kiai Ma’ruf akan distigma tidak amanah dalam membawa misi pendahulunya, terutama para muassis NU,” ujar Cak Anam.

Keempat, PB PPKN mengimbau seluruh nahdliyin baik yang berada di jalur struktural (jam’iyah) maupun yang aktif di lapangan kultural (jama’ah) untuk mencermati politik PKB yang diduga kuat ingin menjadikan NU sebagai kuda tunggangan kepentingan politik pengurusnya.

“PKB lahir dari rahim warga NU memang benar adanya. Tetapi, apakah PKB sekarang ini sama dengan PKB saat dilahirkan? Tidak! Bahkan sudah menyimpang jauh dari Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU  yang diputuskan dalam muktamar ke-28 di Krapyak, Jogyakarta (November 1989),” jelasnua.

Perilaku politik menyimpang ini, tambahnya, bisa dilacak dari jejak digital PKB yang dimulai dengan menyingkirkan kaki-tangan Gus Dur di semua level kepengurusan. Cak Anam juga menegaskan, bahwa Gus Dur, yang merupakan tokoh pelopor PKB dianggap sebagai perusuh dan harus disingkirkan.

“Setelah itu, KH. Aziz Manshur didapuk vis a vis dengan Gus Dur, namun belakangan ini beberapa santri Pondok Paculgowang mewanti-wanti agar menjauhi PKB lantaran (salah satu sebab) wafatnya al-maghfurlahu Kiai Aziz Manshur karena kepikiran  peran sebagai Ketua Dewan Syuro PKB yang, semakin hari, diamputasi secara terang-terangan oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Di sinilah kemudian muncul korelasi ajakan Kiai Ma’ruf dengan upaya menyimpang PKB menjadikan NU sebagai kuda tunggangan politik,” tegasnya.

Kelima, PB PPKN menilai, Muktamar NU ke-33 di Jombang (Agustus 2015) diduga kuat diseting PKB. Ini dibuktikan dari jejak digital muktamar Jombang  yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum PKB mulai dari kepanitiaan, pembiayaan, sistem pemilihan dan penyusunan pengurus pada posisi-posisi strategis PBNU.

Di muktamar Jombang inilah Kiai Ma’ruf terpilih (ditunjuk) oleh ahlul halli wal ‘aqdi sebagai Rais Aam Syuriyah PBNU. Kiai Ma’ruf sendiri berkomentar pendek atas jabatan barunya tidak disangka-sangka. Kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dan Sekjennya harus diisi Faisal Hilmi dari PKB.