Majalahayah.com, Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Berdasarkan hasil voting, Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK dengan jumlah 56 suara. 

Selain Firli, ada pula nama Wakil Ketua KPK 2015-2019 Alexander Marwata yang terpilih kembali sebagai komisioner dengan suara 53 atau kedua terbanyak. 

Sedangkan tiga nama lainnya yang menjadi pimpinan KPK adalah Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pamolango yang mendapat 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang memperoleh 44 suara anggota dewan.

Berikut profil singkat lima pimpinan KPK tersebut: 

1. Firli Bahuri

Firli Bahuri baru saja dilantik sebagai Kapolda Sumatera Selatan pada 25 Juni 2019. Pria kelahiran Prabumulih, 8 November 1963 itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK pada 2018. 

Firli lulus dari Akademi Kepolisian pada 1990. Ia juga menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1997. Firli dipercaya menjadi Kapolres Persiapan, Lampung Timur pada 2001. 

Kariernya semakin menanjak setelah ia ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006. Kemudian ia menjadi Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Pada 2009, ia ditarik kembali ke ibu kota sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Asisten Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selesai dari tugasnya di istana, Firli menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng pada 2011. 

Namun, pada 2012 ia kembali bertugas di istana sebagai ajudan Wakil Presiden Boediono. Pada 2014, ia dipercaya menjadi Wakapolda Banten dengan pangkat Komisaris Besar. Firli kembali dipromosikan menjadi Brigjen Polisi pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri pada 2016. 

Tak lama kemudian ia menjadi Wakapolda Jawa Tengah. Pada 2017, ia menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggantikan Brigjen Pol Umar Septono. Selanjutnya, karier Firli berlanjut ke KPK sebagai Deputi Penindakan pada 6 April 2018.

Namun, kurang dari 1,5 tahun kemudian Firli ditarik kembali ke institusi asalnya pada 20 Juni 2019. Penarikan dilakukan setelah Firli sempat menjalani pemerikasaan di pengawasan internal KPK. Hanya berselang 5 hari setelah kembali ke Polri, Firli dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan.

Saat proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, KPK menyatakan Firli Bahuri, diduga melakukan pelanggaran kode etik berat. Dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan direktorat pengawas internal KPK terkait pertemuan Firli dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang yang tersangkut kasus dugaan korupsi di KPK. 

Bukan hanya dengan TGB saja, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan Firli diduga kerap bertemu dengan nama lainnya yang sedang terlibat dalam kasus yang diusut KPK. 

Firli membantah dugaan mengadakan pertemuan khusus. Dia mengaku bertemu TGB saat bermain tenis saat berkunjung ke NTB.

2. Alexander Marwata

Pria berusia 52 tahun ini menjadi satu-satunya petahana yang lolos kembali sebagai pimpinan KPK. Alexander Marwata memiliki latar belakang pendidikan sebagai auditor. Ia adalah lulusan program Diploma IV Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). 

Marwata memulai kariernya sebagai auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 1987 hingga 2011. Setelah 8 tahun bekerja di BPKP, ia tertarik melanjutkan pendidikannya di bidang hukum. Ia pun mengambil S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI). 

Marwata tetap bekerja di BPKP sembari kuliah. Setelah puluhan tahun berkarier di BPKP, dengan gelar sarjana hukumnya Marwata kemudian bertransformasi menjadi seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menjadi hakim ad hoc untuk tindak pidana korupsi pada 2012. Barulah pada 2015, Alexander terpilih sebagai satu dari lima pimpinan KPK untuk periode 2015-2019.

3. Nawawi Pamolango. 

Hakim Utama Muda di Pengadilan Tinggi Denpasar ini cukup akrab dengan perkara korupsi. Selama menjalankan tugasnya, ia beberapa kali menjatuhkan hukuman bagi koruptor kelas kakap di Indonesia. 

Nawawi menjadi ketua majelis hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat memutuskan kasus korupsi suap impor daging sapi pada 2013 yang melibatkan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nawawi menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Ahmad Fathanah, pengusaha asal Makassar yang menjadi perantara dalam kasus suap ini.

Nawawi juga menjadi ketua majelis hakim yang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara bagi mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada 2017. Patrialis dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pindah Tugas dari Halmahera hingga ke Denpasar Karier Nawawi sebagai hakim dimulai pada 1992. Ia menjadi hakim Pengadilan Negeri (PN) Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Empat tahun kemudian ia dipindahtugaskan ke PN Tondano, Sulawesi Utara. Ia dipindahkan ke PN Balikpapan pada 2001 kemudian ke PN Makassar pada 2005.

Kemudian pada 2008-2011, Nawawi bertugas di PN Poso. Pada awalnya ia menjabat sebagai wakil ketua PN Poso kemudian sejak 2010 dipromosikan menjadi ketua PN Poso. Selesai tugas di Poso, Nawawi dipindahkan ke PN Jakarta Pusat dengan spesialisasi penindakan kasus korupsi. Masa tugas Nawawi di PN Jakarta Pusat tidak bertahan lama. 

Ia dipindah tugaskan menjadi wakil ketua PN Bandung kemudian menjadi ketua PN Samarinda pada 2015. Setahun berselang, ia kembali lagi ditugaskan di wilayah Jakarta sebagai ketua PN Jakarta Timur pada 2016 dan merangkap sebagai hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Barulah pada akhir tahun 2017 ia ditugaskan ke Bali untuk menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar. 

Dalam tes wawancara dan uji publik, Nawawi menyoroti koordinasi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya yang dinilai lemah. Contohnya pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. 

KPK menangkap dua orang jaksa namun akhirnya dikembalikan lagi ke Kejaksaan Agung. “Sudah ditangkap, baru dikembalikan. Bukan koordinasi seperti itu, sebelum ditangkap harusnya dikoordinasikan. Kalau sudah tertangkap, ya sudah bagian (KPK),” kata Nawawi, di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Kamis (28/8/2019). 

Nawawi menilai KPK memiliki fungsi trigger mechanism. Fungsi tersebut dapat mendorong lembaga penegak hukum lainnya bergerak efektif dan efisien. Ia juga pernah mengungkapkan bahwa unsur pimpinan KPK harus memiliki wakil dari Kepolisian dan Kejaksaan.

4. Nurul Ghufron.

Pria kelahiran Sumenep, 22 September 1974 menjabat dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ia juga dicalonkan dalam pemilihan rektor Universitas Jember periode 2020-2024. Namun, ia menantikan hasil seleksi Capim KPK terlebih dahulu sebelum memutuskan mengikuti pemilihan rektor.

Sebagai akademisi, Ghufron juga cukup aktif menulis artikel tentang hukum juga korupsi di surat kabar. Beberapa tulisannya juga disusun dalam bentuk jurnal ilmiah. Dengan pengetahuan hukumnya, Ghufron kerap diundang sebagai saksi ahli dalam persidangan korupsi.

Ghufron sempat dicecar soal kelalaiannya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019. Ghufron mengatakan, ia sudah menyampaikan LHKPN sebelum 31 Maret 2019. Namun, masih ada kekurangan surat kuasa untuk memeriksa rekening anak pertamanya yang mulai dewasa.

Ghufron memiliki pandangan perlunya mekanisme SP3 di KPK. Ia menilai, proses penegakan hukum pun bisa salah sehingga wajar jika SP3 diterapkan dalam kewenangan KPK. 

Kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang KPK. Dalam draf disebutkan, KPK harus mengeluarkan SP3 untuk perkara korupsi yang tidak selesai dalam waktu satu tahun. Draf revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR. 

5. Lili Pintauli Siregar

Lili Pintauli Siregar menjadi satu-satunya perempuan dalam susunan pimpinan komisioner KPK. Lili telah bekerja selama sepuluh tahun untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jabatan terakhirnya adalah wakil ketua LPSK periode 2013-2018

Perempuan kelahiran Tanjung Pandan, 9 Februari 1966 ini mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada 1991. Kariernya dimulai sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Ia terlibat aktif memberikan bantuan hukum kepada para petani dan nelayan di Medan, Sumatera Utara. Lili bercerita bahwa ia pernah dibayar dengan seikat kacang panjang, lima kilo tomat, hingga sepetak tanah tanpa surat kepemilikan. 

Setelah mengabdi di LBH, ia bergabung dengan Pusat Bantuan dan Penyanderaan Hukum Indonesia (Puskabumi) Medan pada 1994. Kariernya menanjak hingga menduduki jabatan direktur di lembaga tersebut pada 1999-2002

Pada 2008, Lili diam-diam mengikuti seleksi calon anggota LPSK. Dia menjadi perwakilan pertama dari Sumatera Utara yang lolos dalam seleksi tersebut. Alhasil, ia harus memboyong keluarganya pindah ke Jakarta untuk menjalankan tugas yang baru. 

Lili mulai menangani kasus-kasus besar, salah satunya adalah kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji pada 2010-2011. Perempuan berdarah Batak ini mengatakan, tidak mudah menjadi pembela para saksi kejahatan. Tidak jarang ia menerima ancaman dan teror. 

Dalam tes wawancara dan uji publik, Lili mengungkapkan, regulasi di KPK menyulitkan LPSK memberikan perlindungan bagi pegawai KPK dan saksi-saksi kasus korupsi. Ia juga menyebutkan, komunikasi yang dijalin KPK dengan LPSK bahkan terlalu kaku. 

Untuk itu, ia menyiapkan nota kesepahaman dalam hal perlindungan pegawai KPK dan saksi kasus korupsi jika ia terpilih nanti. Ibu dari tiga orang anak ini menyebut selama sepuluh tahun bekerja di LPSK, hanya ada 13 justice collaborator yang dilindunginya. 

Dia juga menyoroti soal teror yang diterima penyidik dan pimpinan KPK. LPSK pernah mengusulkan untuk memberikan perlindungan kepada para pegawai KPK, namun hal itu belum direspons oleh KPK.